Cari disini...
Seputar Kaltim
Pasrah pada Putusan DPP Gerindra, Andi Harun: Prioritas tetap maju lewat parpol
Politisi Partai Gerindra, Andi Harun, tercatat sebagai Ketua DPD terlama, sejak tahun 2018 sampai 2024. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Ramainya pemberitaan Andi Harun yang digantikan oleh Budisatrio Djiwandono sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim) kerap dihubungkan dengan kelanjutan perahu politik yang akan dipakai untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota Samarinda November 2024 nanti.
Andi Harun menegaskan, dirinya akan menyerahkan segala keputusan itu kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Sebab penentuan tentang rekomendasi pilkada adalah hak prerogatif ketua umum.
"Semua saya serahkan ke DPP. Itu hak prerogatif ketua umum. Tentu kita harus mengikuti keputusan itu," ungkap Andi Harun saat ditanya wartawan, Selasa (16/7/2024).
Sama seperti sebelumnya, pria yang akrab disapa AH itu tetap akan memilih jalur partai politik (parpol) sebagai alat untuk mengantarkannya maju dalam pilkada 2024 mendatang.
Ia pun mengatakan sudah ada beberapa partai yang siap memberikan rekomendasi untuknya. Hanya saja ia belum bisa membeberkan partai mana saja yang memberikan rekomendasi itu.
"Tidak etis rasanya kalau mendahului parpol. Tunggu saja pengumumannya. Ada beberapa, berarti lebih dari satu," jelasnya.
Adanya rotasi dalam partai ini, AH menegaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan peristiwa perpolitikan yang terjadi saat ini. Pergantian ketua itu murni dalam rangka penyegaran organisasi.
Pria yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Samarinda itu menjelaskan, peristiwa pergantian ketua DPD dalam Gerindra adalah hal yang lumrah terjadi.
Tak hanya di Kaltim, di beberapa daerah lainnya pun pernah terjadi, seperti di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
"Saya Ketua DPD Gerindra terlama sepanjang sejarahnya, tujuh tahun. Dan pergantian itu hal yang biasa di Gerindra," bebernya.
Oleh karena itu, ia pun kembali menegaskan, agar kejadian ini tidak perlu jadi polemik besar. Terlebih AH sendiri menerimanya dengan lapang dada.
Meski tak lagi jadi ketua, ia berkata tidak akan mengurangi sedikitpun kontribusinya dalam memajukan partai, termasuk komitmennya untuk Samarinda.
"Saya akan tetap selalu setia terhadap Gerindra. Saya masih kader Gerindra, yang berubah hanya saya bukan lagi ketua. Kalau nilai kejuangan dan komitmen tidak turun sedikit pun," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Pasrah pada Putusan DPP Gerindra, Andi Harun: Prioritas tetap maju lewat parpol
Politisi Partai Gerindra, Andi Harun, tercatat sebagai Ketua DPD terlama, sejak tahun 2018 sampai 2024. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Ramainya pemberitaan Andi Harun yang digantikan oleh Budisatrio Djiwandono sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim) kerap dihubungkan dengan kelanjutan perahu politik yang akan dipakai untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota Samarinda November 2024 nanti.
Andi Harun menegaskan, dirinya akan menyerahkan segala keputusan itu kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Sebab penentuan tentang rekomendasi pilkada adalah hak prerogatif ketua umum.
"Semua saya serahkan ke DPP. Itu hak prerogatif ketua umum. Tentu kita harus mengikuti keputusan itu," ungkap Andi Harun saat ditanya wartawan, Selasa (16/7/2024).
Sama seperti sebelumnya, pria yang akrab disapa AH itu tetap akan memilih jalur partai politik (parpol) sebagai alat untuk mengantarkannya maju dalam pilkada 2024 mendatang.
Ia pun mengatakan sudah ada beberapa partai yang siap memberikan rekomendasi untuknya. Hanya saja ia belum bisa membeberkan partai mana saja yang memberikan rekomendasi itu.
"Tidak etis rasanya kalau mendahului parpol. Tunggu saja pengumumannya. Ada beberapa, berarti lebih dari satu," jelasnya.
Adanya rotasi dalam partai ini, AH menegaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan peristiwa perpolitikan yang terjadi saat ini. Pergantian ketua itu murni dalam rangka penyegaran organisasi.
Pria yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Samarinda itu menjelaskan, peristiwa pergantian ketua DPD dalam Gerindra adalah hal yang lumrah terjadi.
Tak hanya di Kaltim, di beberapa daerah lainnya pun pernah terjadi, seperti di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
"Saya Ketua DPD Gerindra terlama sepanjang sejarahnya, tujuh tahun. Dan pergantian itu hal yang biasa di Gerindra," bebernya.
Oleh karena itu, ia pun kembali menegaskan, agar kejadian ini tidak perlu jadi polemik besar. Terlebih AH sendiri menerimanya dengan lapang dada.
Meski tak lagi jadi ketua, ia berkata tidak akan mengurangi sedikitpun kontribusinya dalam memajukan partai, termasuk komitmennya untuk Samarinda.
"Saya akan tetap selalu setia terhadap Gerindra. Saya masih kader Gerindra, yang berubah hanya saya bukan lagi ketua. Kalau nilai kejuangan dan komitmen tidak turun sedikit pun," pungkasnya.
(Sf/Rs)