Samarinda - Politik memang dinamis. Demikianlah kiranya yang terjadi dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim Syafruddin, dan Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kaltim Isran Noor. 

Keduanya, meski sama-sama mengabdi untuk masyarakat Kaltim, namun kerap kali duduk di kursi yang berhadap-hadapan. Lantaran posisi Syafruddin sebagai anggota DPRD Kaltim, sementara Isran Noor sebagai Gubernur Kaltim. 

Sebelum akhirnya menyampaikan permohonan maaf sebagai pribadi, lalu mengaku siap mendorong Isran Noor menjadi salah satu menteri asal Kaltim, Udin sapaan Syafruddin memang dikenal bermulut pedas. Ia kerap menyampaikan kritik terhadap kinerja Isran Noor selaku gubernur. 

Catatan Seputar Fakta, Udin bahkan telah mengkritik Isran sejak 100 hari pertama menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Kala itu, Udin gusar lantaran proses seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, tak kunjung rampung. Hal ini, akhirnya berdampak terhadap terkatung-katungnya beberapa pembahasan penting, terkait dokumen anggaran Pemprov dan DPRD kala itu. 

“Ya terus terang sebagai legislator yang melaksanakan tugas pengawasan, saya gelisah. Sudah 8 bulan loh? Apa yang telah diperbuat gubernur untuk kemajuan Kaltim?"  ungkap  Udin pada  Selasa 18 Juni 2019 silam.

Gara-gara urusan jabatan Sekdaprov ini pula, Udin yang semula mengaku tertarik dengan konsep Kaltim Berdaulat yang dibawa duet Isran-Hadi, karena ada hal baru yang ingin dilaksanakan Gubernur Kaltim sejak dilantik Presiden Joko Widodo di Jakarta, 1 Oktober 2018, nyatanya dibikin kecewa. 

“(Bukannya maju) malah mundur. Karena membenahi internal organisasi pemerintahan saja sudah bermasalah,” ulas Udin. 

Yang terjauh, masih berkaitan dengan seleksi Sekretaris Daerah, 5 fraksi DPRD Kaltim termasuk di dalamnya Fraksi PKB yang dipimpin Udin, menggulirkan usulan interpelasi terhadap Gubernur Kaltim Isran Noor. 5 fraksi di DPRD yang menjadi inisiator pengusulan interpelasi adalah fraksi PDIP, PKB, Partai Golkar, PPP, dan PKS. Udin menjelaskan, tujuan interpelasi ini bukan untuk melengserkan Isran Noor dari kursi Gubernur Kaltim.
"Hanya meminta keterangan Gubernur," ucap Udin, sebagaimana dikutip pada Selasa 5 November 2019 lalu. 

Pada tahun ketiga kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi, Udin kembali bersuara. Ia menilai, belum ada karya-karya monumental yang diwujudkan keduanya.

Sebaliknya, kata dia, justru program yang dilaksanakan semakin tak jelas arah pembangunan untuk mewujudkan Kaltim Berdaulat yang menjadi slogan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tersebut.

“Dan yang paling parah di ujung tahun ketiga memasuki tahun keempat, komunikasi dua lembaga sejajar yang sama-sama memiliki peran strategis dalam pengelolaan pemerintahan daerah, eksekutif-legislatif, betul-betul terbatas dan cenderung tertutup,” kata Udin, pada  Senin  23 Agustus 2021. 

Sebulan setelahnya, Udin kembali menyorot bagaimana Isran dianggap kurang tegas mengorganisasi bawahannya, sehingga kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mengecewakan. 

Kali ini, terkait dengan optimalisasi penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat. Udin menilai, serapan dana transfer dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov) hingga bulan September 2021 sangat tak maksimal.

“Serapannya masih di angka 36,40 persen,” ucap Udin Senin  13 September 2021. 

Angka 36 persen, kata Udin tak ubahnya  sebuah bencana. “Serapan masih sangat rendah karena kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim yang buruk,” kata Udin tanpa tedeng aling-aling. 

Sebagai gubernur,  Isran diminta untuk  mengevaluasi seluruh kepala OPD agar realisasi visi misi dan program yang dilaksanakan menjadi sejalan. 

“Pak Gubernur harus segera melakukan evaluasi secara total kinerja kepala – kepala OPD,” beber Udin, kala itu. 

Tahun 2022 lalu, Udin bahkan secara tegas menyebut pemerintahan Isran Noor Hadi Mulyadi gagal. 

Kritik keras ini dilontarkan Udin,  melihat fakta bahwa tak  satupun bangunan atau program yang monumental di Kaltim, dikerjakan semasa kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi. 

“Siapa yang berani bilang pemerintah Isran-Hadi sukses atau berhasil ? Nggak ada. Kalau saya sebagai wakil rakyat melihat fakta-fakta hari ini, pemerintah Isran kali ini gagal,” ungkap Udin Selasa 28 Desember 2022 lalu. 

Udin bahkan membandingkan Isran dengan gubernur sebelumnya. 

“Gubernur sebelumnya ada bandara, ada jembatan kembar, jalan tol. Lah Pak Isran apa? Program rakyatnya mana? Ini menandakan bahwa programnya nggak jelas,” ungkit Udin.

Setelah rentetan panjang kritik keras yang secara konsisten dilayangkan Udin kepada Isran Noor. Nyatanya, politisi yang berangkat dari aktivis mahasiswa itu menjelaskan semuanya. Kepada Seputar Fakta, Udin memastikan bahwa kritik yang disampaikannya tak lebih dari tugas yang diamanahkan rakyat kepada dirinya. 

"Kalau sebagai gubernur, memang tugasnya DPRD tugas legislatif melaksanakan fungsi kontrol fungsi pengawasan, maka kapasitas sebagai gubernur beliau wajib untuk dikritik, wajib untuk dikoreksi. Tapi kalau sebagai pribadi, beliau itu adalah figur dan tokoh yang baik. Tokoh yang mengayomi. Tokoh yang memberi solusi terhadap persoalan masyarakat. Sebagai pribadi. Artinya sebagai pribadi saya sangat hormat sangat takzim dengan beliau," jelas Udin, saat dihubungi  Seputar Fakta, Selasa (27/9/2023) malam. 

Untuk itu, hingga jelang berakhirnya masa jabatan duet Kaltim Berdaulat itu yang hanya menyisakan waktu kurang dari sepekan, Udin tetap konsisten menyampaikan kritiknya, terlepas dari hormatnya ia secara pribadi. 

"Sebagai gubernur banyak dinamika dan butuh koreksi, untuk perbaikan di masa yang akan datang. Mengelola manajemen ASN bawahannya menurut pandangan saya dalam mengelola OPD ASN kurang maksimal," beber Udin. 

Setelah semuanya, Isran sendiri baik secara pribadi maupun gubernur Kaltim, memang dikenal santai dalam menanggapi kritik. Tak hanya dari anggota legislatif. Bahkan dari masyarakat umum atau aktivis. Dalam sebuah kesempatan, Isran menegaskan bahwa Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinannya, siap menerima segala masukan maupun kontrol dari siapa saja. Karena itu, siapa saja menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Kaltim tidak ada yang melarang.

"Saya suka mendengarkan apa yang disampaikan para penyampai aksi tersebut. Di era saya, menyampaikan aspirasi, kontrol atau kritik tidak ada larangan, baik di depan pagar Kantor Gubernur maupun di dermaga depan Kantor Gubernur Kaltim," ucap Isran Noor ketika  Jumat 1 April 2022.

Menurut Isran, apa yang disampaikan para pengkritik itu banyak juga bermanfaat. Karena itu, Gubernur Isran Noor merasa suka apa yang disampaikan tersebut.
Bagi Isran, di era demokrasi seperti sekarang, jika dikritisi orang itu bagus. Dari pada tidak pernah dikritisi.

"Prinsipnya zaman saya di Kantor Gubernur ada yang melakukan aksi atau demo tidak dilarang. Ketika ada kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi atau kontrol, maka jangan dilarang. Bahkan, saya buka korden jendela biar jelas," ungkap Isran.(*)

(Sf/Rs)