Samarinda - Ketua Partai Buruh Kaltim, Benny RB Kowel mencatat sejumlah masalah yang berkaitan dengan buruh atau tenaga kerja di Provinsi Kaltim.

Masalah tersebut termasuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di bawah hanya lima persen, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), hubungan kerja, serta permasalahan lainnya.

Ini juga terlihat saat momentum hari besar nasional, terdapat sejumlah perusahaan yang masih abai dalam pembagian THR.

Bahkan, kata dia, pernah diberitakan media ini bahwa terdapat 19 aduan yang diterima oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim.

Pelanggaran lainnya yang sering dirasakan para buruh mengenai hubungan kerja. Apabila menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2001, di mana dibahas adanya pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak boleh dikontrak.

"Kami mengharapkan perhatian lebih kepada buruh lokal, di mana regulasi ini dapat mendukung pemberdayaan lokal," ungkap Benny dihubungi di Samarinda.

Benny kemudian menyatakan tantangan kepada kandidat calon gubernur. Adapun calon yang terlihat hingga kini ada Rudy Mas'ud-Seno Aji dan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

"Kami juga ingin mendorong agar kandidat mengutamakan buruh Kaltim dalam perekrutan untuk pembangunan IKN," tegasnya

Isran-Hadi yang merupakan pertahana tentu memiliki rekam jejak terhadap kemajuan buruh di Kaltim. Sebelum melepas jabatannya menjadi Gubernur, Isran memperhatikan buruh dengan pekerjaan risiko tinggi.

Perhatian ini juga dilakukan dalam bentuk membuat program peningkatan K3. Sementara itu, Rudy-Seno sejauh ini belum memberikan keterangan gagasan mengenai persoalan buruh.

Rudy-Seno kini masih memprioritaskan pendidikan dan ketahanan pangan. "Kami akan melihat perkembangan politik lebih lanjut arah dukungan kemana, pastinya harus sesuai dengan komitmen dan sejalan dengan visi misi kami, kami siap memberikan dukungan penuh," ujar Benny.

(Sf/By)