Bontang - Pemulihan ekonomi Kota Bontang menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II DPRD Kota Bontang, Senin (30/3/2026). 

Wali Kota Neni Moerniaeni memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 yang mencatat perbaikan signifikan di sektor ekonomi hingga keuangan daerah.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Andi Faizal Sofyan Hasdam itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Agus Haris, Forkopimda, serta jajaran OPD.

Dalam paparannya, Neni menyebut perekonomian Bontang berhasil keluar dari tekanan setelah sempat terkontraksi minus 2,51 persen pada 2024, menjadi tumbuh positif 3,21 persen di 2025.

“Capaian ini menegaskan bahwa berbagai program pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, mulai memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran sektor non-migas yang tumbuh 6,33 persen sebagai penopang baru ekonomi daerah. Di sisi lain, indikator kesejahteraan turut membaik, ditandai penurunan angka kemiskinan dari 3,74 persen menjadi 3,21 persen serta turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,36 persen. IPM Bontang juga naik menjadi 83,04.

Di bidang keuangan daerah, kinerja fiskal Bontang dinilai cukup kuat. Target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2025 sebesar Rp2,890 triliun terealisasi Rp2,846 triliun atau 98,47 persen. 

Sementara belanja daerah mencapai Rp2,951 triliun yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

“Pendapatan daerah yang ditetapkan dalam perubahan APBD 2025 sebesar Rp2,890 triliun, dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp2,846 triliun atau 98,47 persen,” jelasnya.

Dokumen LKPJ tersebut kemudian diserahkan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Pansus akan melakukan uji petik, menyusun catatan strategis, serta merumuskan rekomendasi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD ke depan.

(Sf/Lo)