Samarinda - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perhubuhan (Dishub) Kota Samarinda kembali menggelar rapat tindak lanjut izin perusahaan ready mix yang kerap meninggalkan ceceran semen di badan jalan.

Kepala DPMPTSP Samarinda, Jusmaramdhana Alus mengungkapkan harus adanya sinergitas antara pengusaha dan pemerintah, sehingga dapat mematuhi dan menjalankan operasional usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tidak hanya izin usaha, termasuk kendaraan yang digunakan harus plat daerah yang berlaku, bukan plat dari luar karena berkaitan dengan pajak. Pajaknya sudah deadline, tapi fasilitas digunakan, harapannya rapat terakhir ini bisa menemukan langkah sinergis," ungkapnya 

Dishub diberikan waktu selama tujuh hari untuk mengirimkan data keseluruhan usaha ready mix yang ada di Kota Samarinda. "Karena tidak semua terdaftar pada kami, Dishub bisa operasional yang tidak punya izin. Kami akan tindak sesuai dengan regulasi yang berlaku," ungkap yus sapaannya.

Yus menambahkan pemantauan jalan yerhadap kendaraan ready mix harus dilakukan dengan menggunakan alat. "Ini kan banyak kita tidak bisa awasi karena adanya keterbatasan. Tapi yang jelas tadi kita sepakat akan menambah fasilitas pengawas, tidak hanya konteks SDM tapi peralatannya, seperti memasang cctv di lokasi rawan tumpahan," jelasnya.

Kepala Dishub, Hotmarulitua Manalu menyampaikan soal wacana pemasangan CCTV tersebut akan dikomunikasikan dengan Diskominfo. "Akan kami follow up ke Kominfo," tanggapnya.

"Ada beberapa perusahaan ready mix yang akan membersihkan jalanan yang ditumpahi semen, DPMPTSP menginformasikan di Suryanata akan dilakukan pembersihan oleh mereka (perusahaan ready mix)," pungkasnya.

(Sf/By)