Samarinda - Kondisi Terminal Sungai Kunjang di Samarinda yang dinilai kurang memadai dan terkesan kumuh ternyata ada penyebabnya.

Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki anggaran pemeliharaan sebesar Rp200 juta, dana tersebut ternyata tidak hanya dialokasikan untuk satu terminal saja.

Faktanya, anggaran tersebut harus dibagi untuk membiayai perawatan tujuh terminal sekaligus yang berada di bawah pengelolaan Dishub Kaltim.

Alokasi yang terbagi inilah yang membuat dana untuk mempercantik wajah Terminal Sungai Kunjang menjadi sangat terbatas dan belum cukup untuk melakukan perbaikan.

Pihak Dishub Kaltim membenarkan bahwa dana ratusan juta tersebut merupakan anggaran gabungan.

"Kami mengelola tujuh terminal, kisaran pemeliharaan itu sebesar Rp200 jt an," ungkap Kepala UPTD Terminal Sungai Kunjang, Jaka di Samarinda, Rabu (15/10/2025).

Jika dirata-rata, setiap terminal hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp28,5 juta per tahun. Angka ini praktis hanya cukup untuk menutupi biaya perawatan paling dasar dan mendesak.

"Anggaran itu termasuk untuk perawatan dasar seperti WC, pengecatan, pemeliharaan lainnya. Tapi dengan anggaran sebesar itu (setelah dibagi), belum bisa mengubah wajah terminal secara signifikan," tambahnya.

Jaka juga mengonfirmasi bahwa keterbatasan anggaran telah menjadi tantangan utama sejak lama. Dengan dana yang ada, prioritas utama adalah menjaga fungsi dasar terminal tetap berjalan, bukan untuk estetika atau perombakan besar.

"Sejak awal, kami menghadapi keterbatasan anggaran. Baru pada tahun 2025 ini anggaran mulai sedikit longgar, meski tetap terbatas karena adanya pergeseran anggaran," jelas Jaka.

Upaya untuk menjaga kebersihan dan melakukan penataan minor tetap dilakukan. "Kami sudah melakukan koordinasi untuk membersihkan kondisi di sana, dan sejauh ini sudah lebih baik dari sebelumnya," bebernya.

Sebenarnya, harapan untuk perbaikan total sempat muncul melalui rencana revitalisasi Terminal Sungai Kunjang yang telah memiliki Detail Engineering Design (DED) pada 2023.

Namun, rencana besar itu pun harus kembali masuk laci karena efisiensi anggaran pemerintah daerah.

"Kita sudah ajukan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan akhirnya disetujui. Namun, sayangnya karena efisiensi, jadi harus tertunda," pungkasnya.

(Sf/Rs)