Tenggarong – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengambil langkah tegas dengan menutup aktivitas angkutan batu bara di Sungai Mahakam.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demo yang digelar di depan Kantor Bupati dan DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026). 

Dalam orasinya, aksi massa menilai kontribusi PAD yang diperoleh dari aktivitas angkutan batu bara di Sungai Mahakam masih sangat kecil. 

Ketum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah mengungkapkan setiap hari terdapat beberapa kapal tongkang yang melintasi Sungai Mahakam dengan mengangkut batu bara bernilai sekitar Rp1-5 miliar per unit.

Kondisi tersebut dinilai ironis, mengingat Kukar merupakan salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim), namun hingga kini masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah.

“PAD kita di bawah satu triliun dan dana bagi hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat masih sangat rendah. Seharusnya kita sebagai daerah penghasil harus lebih tegas kepada pemerintah pusat,” ujar Zulhansyah.

Ia menilai besarnya aktivitas pengangkutan batu bara yang melintasi Sungai Mahakam seharusnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah, sehingga masyarakat turut merasakan manfaatnya melalui program yang dijalankan pemerintah daerah.

“Daerah kita masih bergantung pada dana transfer yang dihasilkan dari industri ekstraksi yang pada hari ini juga mengalami keterbatasan,” ungkapnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Muhammad Iriyanto menyatakan desakan yang disampaikan para aksi massa akan disampaikan ke kepala daerah sebagai pembuat kebijakan.

“Pak bupati, wakil bupati serta sekda tidak bisa menghadiri aksi massa karena sudah ada kegiatan yang terjadwal. Hari ini saya akan sampaikan aspirasi masyarakat yang dibawa HMI, tapi keputusan berada di kepala daerah sebagai pucuk pimpinan pemerintah daerah,” tandasnya.

(Sf/Lo)