Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menghadiri rapat paripurna DPRD dalam agenda penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.

Nota penjelasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan, Muhaimin, Kamis (24/7/2025).

Muhaimin menjelaskan, RPJMD 2025–2029 disusun sebagai panduan strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang mengacu pada visi jangka panjang Kota Balikpapan, yakni Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045.

“Salah satu fokus dalam RPJMD ini adalah proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucap Muhaimin usai rapat.

Lanjutnya, di tahun 2025, PAD Balikpapan diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun dan ditargetkan naik secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp1,5 triliun pada 2026.

Kenaikan ini akan terus dilakukan hingga 2030, berdasarkan kajian dari Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) bersama Bappeda.

“Kami mencontohkan beberapa langkah strategis dalam peningkatan PAD, seperti optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” lanjutnya.

Menurutnya, masih banyak pengembang perumahan yang belum melaporkan perubahan bangunan, sehingga nilai PBB yang dikenakan belum sesuai kondisi aktual. Contohnya, rumah tipe 45 yang dikembangkan menjadi tipe 80, namun masih dikenakan PBB untuk tipe lama.

Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah hunian juga akan berdampak pada kenaikan pendapatan dari sektor PBB.

“Tanah kosong dan tanah dengan bangunan tentu memiliki nilai pajak yang berbeda. Ini yang sedang dikaji agar potensi pajak dapat dimaksimalkan,” jelasnya.

PBB tetap menjadi penyumbang terbesar PAD, disusul pajak hotel dan restoran. Pemerintah juga mendorong sektor investasi dan pariwisata melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disporapar).

Peningkatan ekonomi daerah juga didorong melalui penyelenggaraan event berskala nasional. Ia menyebut, kegiatan seperti Dekranas yang baru-baru ini digelar berhasil meningkatkan perputaran ekonomi secara signifikan.

“Hotel penuh, UMKM laris, kuliner ramai, dan sektor persewaan kendaraan ikut terdongkrak. Ini menunjukkan pentingnya event nasional dalam mendukung PAD,” akunya.

Pemerintah pun mendorong agar Disporapar rutin menggelar event nasional yang mendatangkan banyak pengunjung, sehingga perputaran ekonomi terus tumbuh dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

(Sf/Rs)