Balikpapan – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI resmi menjalin kerja sama strategis untuk mengawal sejumlah proyek prioritas di kawasan Sepaku, termasuk pengembangan zona olahraga dan ruang terbuka hijau.

Kerja sama ini sebagai upaya memperkuat tata kelola dan pengamanan terhadap risiko dalam pembangunan IKN. Langkah ini diawali dengan pelaksanaan entry meeting dan penandatanganan pakta integritas.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalisasi potensi penyimpangan dalam proses pembangunan yang melibatkan berbagai skema pembiayaan seperti APBN, KPBU, dan investasi swasta,” ucap Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya, Jumat (8/8/2025).

Basuki menekankan, bahwa pengawalan intelijen terhadap proyek strategis sangat penting, mengingat pembangunan IKN tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

"Kami sedang membangun ibu kota masa depan. Karena itu, integritas dan komitmen semua pihak sangat krusial. Proyek-proyek ini harus bebas dari risiko yang merugikan negara dan masyarakat. Kolaborasi dengan Jamintel Kejagung adalah bagian dari upaya sistematis menjaga akuntabilitas," akunya.

Salah satu bentuk konkret kerja sama tersebut adalah penandatanganan pakta integritas antara pihak pelaksana pembangunan, yakni PT PP URBAN, dengan Satuan Kerja Otorita IKN.

Direktur IV Jamintel Kejagung, Setiawan Budi Cahyono menegaskan, bahwa kunci keberhasilan pengawalan pembangunan strategis adalah keterbukaan informasi.

"Kami butuh akses informasi yang utuh untuk bisa memetakan potensi ancaman secara akurat. Dengan begitu, setiap risiko bisa segera diidentifikasi dan ditangani. Tujuan akhirnya adalah memastikan proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tambah Setiawan.

Kolaborasi ini menjadi bagian penting dari kerangka besar reformasi tata kelola pembangunan IKN yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan pengawasan berlapis terhadap semua tahapan pelaksanaan proyek strategis nasional.

(Sf/Rs)