Samarinda - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana membangun tempat penambatan kapal di dua lokasi strategis di Kota Samarinda. 

Langkah ini diambil karena melihat potensi besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Dua titik yang dipilih adalah kawasan Sungai Kunjang dan Sungai Lais.

Menurut Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin, pembangunan ini akan menjadi proyek percontohan. 

"Kami berencana memulai di dua titik dulu, Sungai Kunjang dan Sungai Lais," jelas Maslihuddin kepada wartawan pada Kamis (25/9/2025).

Ia menambahkan, lokasi ini dipilih setelah melalui survei yang menunjukkan potensi besar, terutama untuk kapal-kapal yang datang dari arah hulu. 

Di Sungai Kunjang, misalnya, area penambatan akan disiapkan sebelum kapal-kapal melewati Jembatan Mahakam. Lahan yang akan digunakan pun merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Maslihuddin mengungkapkan, saat ini rencana pembangunan masih dalam tahap studi kelayakan atau studi DED (Detail Engineering Design). Tahap ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak titik tambat yang ideal dibangun, bisa jadi 10 hingga 20 titik. Studi ini akan dimulai pada awal Oktober sebagai bagian dari APBD Perubahan.

"Perencanaan ini baru kita buat di APBD Perubahan. Hasil studi nanti yang akan menentukan berapa titik yang akan kita buat," katanya.

Untuk lokasi di Sungai Lais, lahan yang akan dimanfaatkan memiliki bentang lebih luas, mencapai sekitar 1 kilometer. 

Lokasinya dipilih di sekitar bekas Jembatan Mahkota 2 (Jembatan Achmad Amins), sehingga strategis untuk kapal-kapal dari arah hilir sebelum melanjutkan perjalanan ke hulu.

Proyek ini diharapkan bisa memberikan pendapatan signifikan bagi daerah. Dishub berencana mengelola fasilitas ini secara komersial melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang bekerja sama dengan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS).

"Pemerintah tidak bisa komersil. Kita sesuai tarif menteri, tarifnya kecil. Makanya, akan kita arahkan ke BUP agar bisa komersil," ujarnya.

Kerja sama ini mirip dengan yang dilakukan Pelindo yang mengelola pelabuhan komersial di banyak daerah. Dengan adanya tarif komersial, diharapkan pendapatan yang masuk ke kas daerah bisa jauh lebih besar.

Maslihuddin mengakui, selama ini pendapatan dari penambatan kapal di luar skema komersial terbilang sangat kecil, hanya sekitar Rp14 per metrik ton. 

"Angka itu sangat kecil. Dengan skema komersial, tentu formulanya berbeda dan pendapatannya akan jauh lebih besar," pungkasnya.

(Sf/Rs)