Seputar Kaltim
Wali Kota Samarinda Andi Harun didampingi Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)
Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun meminta Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meninjau kembali kebijakan penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak yang menyebabkan target pendapatan Kota Samarinda turun sebesar Rp209.680.894.946 atau 25,85 persen.
Permintaan itu disampaikan Andi Harun saat melaporkan perkembangan terakhir kondisi APBD Perubahan 2026 ke DPRD Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Angka penurunan tersebut tertuang dalam Surat Wali Kota Samarinda Nomor 900.1.14.3/4716/013.01 tanggal 26 Oktober 2026 perihal Keberatan dan Permohonan Peninjauan Kembali atas Penyesuaian Target Opsen Pajak dan Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2026.
Surat itu menindaklanjuti Surat Gubernur Kaltim Nomor 900.1.14.3/5627/III/BPKAD tanggal 7 Oktober 2026 dan Surat Kepala Bapenda Provinsi Kaltim Nomor 900.1.13.1/717/Bapenda-II/2026 tanggal 6 September 2026.
"Ya, hari ini kami datang melaporkan situasi perkembangan terakhir kondisi APBD Perubahan, setelah adanya kebijakan pemerintah provinsi terhadap penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak yang berdampak pada Kota Samarinda. Dampaknya adalah terjadinya penurunan target pendapatan sebesar Rp209 miliar," ujar Andi Harun.
Rinciannya, penurunan target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp70.035.300.946, dari Rp276.726.120.000 menjadi Rp206.690.819.054.
Sementara penurunan bersih alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp139.645.594.000, dari Rp534.556.539.000 menjadi Rp394.910.945.000, setelah memperhitungkan kurang salur Tahun 2025 sebesar Rp647.175.000.
Persoalannya, kegiatan dalam APBD Perubahan 2026 sudah terlaksana di lapangan. Ketika target pendapatan diturunkan menjelang akhir tahun anggaran, pembiayaan kegiatan tersebut tidak bisa dibayarkan.
"Berarti ada pembiayaan sebesar Rp209 miliar pada kegiatan yang sudah terlaksana di lapangan melalui APBD Perubahan Kota Samarinda tahun 2026 yang tidak bisa kita bayarkan. Konsekuensinya akan menjadi utang dan angka itu sangat tinggi," kata Andi Harun.
Pemkot menilai penyesuaian yang sangat signifikan itu akan mengganggu keseimbangan APBD, pengelolaan keuangan daerah, pemenuhan kewajiban keuangan yang telah mengikat secara sah, serta kesinambungan pelayanan publik.
Pemkot juga mempertanyakan keadilan fiskal, karena Samarinda mengalami penurunan paling tinggi dibanding 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Berdasarkan lampiran Surat Gubernur, pengurangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Samarinda sebesar Rp140.292.769.000 atau 26,24 persen, tertinggi dibanding Kutai Kartanegara sebesar 25,28 persen, Paser 24,04 persen, Bontang 23,55 persen dan kabupaten/kota lainnya yang berada di bawahnya.
"Lalu memperhitungkan keadilan fiskalnya, kenapa Samarinda kena 26,24 persen, paling tertinggi Rp209 miliar. Kenapa yang lain di bawahnya, itu kan perlu kita uji," ujar Andi Harun.
Dalam Surat Wali Kota tanggal 26 Oktober 2026, Pemkot mengajukan empat permohonan kepada Gubernur, yakni meninjau kembali dasar penghitungan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan alokasi Bagi Hasil Pajak (BHP) 2026, menyampaikan data dan kertas kerja terinci termasuk kertas kerja penurunan target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari Rp7 triliun menjadi Rp5,3 triliun, melaksanakan rekonsiliasi bersama, serta melakukan koreksi dan penyelesaian kewajiban apabila ditemukan ketidaktepatan penghitungan.
Pemkot mengharapkan tanggapan tertulis dan penjadwalan rekonsiliasi dalam waktu 7 hari kerja sejak surat diterima. Surat itu juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Ketua DPRD Provinsi Kaltim dan Ketua DPRD Kota Samarinda.
"Kami sebenarnya menunggu diajak berdialog, kalau ada kesempatan berdialog itu tentu sangat bagus. Supaya perselisihan ini, perselisihan secara teknokratik ya, bukan perselisihan politik, supaya tidak digoreng-goreng, tidak dibelok-belokkan," kata Andi Harun.
Pemkot menegaskan masih berharap kepada Gubernur hingga sebelum 30 November. Jika sampai batas itu tidak ada perubahan, berarti permohonan Pemkot tidak diindahkan.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wali Kota Samarinda Andi Harun didampingi Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)
Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun meminta Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meninjau kembali kebijakan penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak yang menyebabkan target pendapatan Kota Samarinda turun sebesar Rp209.680.894.946 atau 25,85 persen.
Permintaan itu disampaikan Andi Harun saat melaporkan perkembangan terakhir kondisi APBD Perubahan 2026 ke DPRD Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Angka penurunan tersebut tertuang dalam Surat Wali Kota Samarinda Nomor 900.1.14.3/4716/013.01 tanggal 26 Oktober 2026 perihal Keberatan dan Permohonan Peninjauan Kembali atas Penyesuaian Target Opsen Pajak dan Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2026.
Surat itu menindaklanjuti Surat Gubernur Kaltim Nomor 900.1.14.3/5627/III/BPKAD tanggal 7 Oktober 2026 dan Surat Kepala Bapenda Provinsi Kaltim Nomor 900.1.13.1/717/Bapenda-II/2026 tanggal 6 September 2026.
"Ya, hari ini kami datang melaporkan situasi perkembangan terakhir kondisi APBD Perubahan, setelah adanya kebijakan pemerintah provinsi terhadap penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak yang berdampak pada Kota Samarinda. Dampaknya adalah terjadinya penurunan target pendapatan sebesar Rp209 miliar," ujar Andi Harun.
Rinciannya, penurunan target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp70.035.300.946, dari Rp276.726.120.000 menjadi Rp206.690.819.054.
Sementara penurunan bersih alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp139.645.594.000, dari Rp534.556.539.000 menjadi Rp394.910.945.000, setelah memperhitungkan kurang salur Tahun 2025 sebesar Rp647.175.000.
Persoalannya, kegiatan dalam APBD Perubahan 2026 sudah terlaksana di lapangan. Ketika target pendapatan diturunkan menjelang akhir tahun anggaran, pembiayaan kegiatan tersebut tidak bisa dibayarkan.
"Berarti ada pembiayaan sebesar Rp209 miliar pada kegiatan yang sudah terlaksana di lapangan melalui APBD Perubahan Kota Samarinda tahun 2026 yang tidak bisa kita bayarkan. Konsekuensinya akan menjadi utang dan angka itu sangat tinggi," kata Andi Harun.
Pemkot menilai penyesuaian yang sangat signifikan itu akan mengganggu keseimbangan APBD, pengelolaan keuangan daerah, pemenuhan kewajiban keuangan yang telah mengikat secara sah, serta kesinambungan pelayanan publik.
Pemkot juga mempertanyakan keadilan fiskal, karena Samarinda mengalami penurunan paling tinggi dibanding 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Berdasarkan lampiran Surat Gubernur, pengurangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Samarinda sebesar Rp140.292.769.000 atau 26,24 persen, tertinggi dibanding Kutai Kartanegara sebesar 25,28 persen, Paser 24,04 persen, Bontang 23,55 persen dan kabupaten/kota lainnya yang berada di bawahnya.
"Lalu memperhitungkan keadilan fiskalnya, kenapa Samarinda kena 26,24 persen, paling tertinggi Rp209 miliar. Kenapa yang lain di bawahnya, itu kan perlu kita uji," ujar Andi Harun.
Dalam Surat Wali Kota tanggal 26 Oktober 2026, Pemkot mengajukan empat permohonan kepada Gubernur, yakni meninjau kembali dasar penghitungan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan alokasi Bagi Hasil Pajak (BHP) 2026, menyampaikan data dan kertas kerja terinci termasuk kertas kerja penurunan target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari Rp7 triliun menjadi Rp5,3 triliun, melaksanakan rekonsiliasi bersama, serta melakukan koreksi dan penyelesaian kewajiban apabila ditemukan ketidaktepatan penghitungan.
Pemkot mengharapkan tanggapan tertulis dan penjadwalan rekonsiliasi dalam waktu 7 hari kerja sejak surat diterima. Surat itu juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Ketua DPRD Provinsi Kaltim dan Ketua DPRD Kota Samarinda.
"Kami sebenarnya menunggu diajak berdialog, kalau ada kesempatan berdialog itu tentu sangat bagus. Supaya perselisihan ini, perselisihan secara teknokratik ya, bukan perselisihan politik, supaya tidak digoreng-goreng, tidak dibelok-belokkan," kata Andi Harun.
Pemkot menegaskan masih berharap kepada Gubernur hingga sebelum 30 November. Jika sampai batas itu tidak ada perubahan, berarti permohonan Pemkot tidak diindahkan.
(Sf/Lo)