Tanjung Redeb - Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan. 

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan belum mampu menekan fluktuasi harga kebutuhan pokok yang masih terjadi di tengah masyarakat.

Salah satu program yang menjadi sorotannya adalah pelaksanaan operasi pasar. Ia menilai kegiatan tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas harga karena pelaksanaannya masih bersifat sementara dan belum menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

"Operasi pasar jangan hanya jadi kegiatan seremonial. Harus benar-benar menyentuh masyarakat yang terdampak," ujar Sutami.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya langkah berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara pasokan, distribusi dan harga barang di pasaran.

"Kondisi harga bahan pokok yang masih sering mengalami kenaikan ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan mendasar yang belum tertangani," tuturnya.

Oleh karena itu, ia pun meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan mulai dari tingkat distributor hingga pedagang agar tidak terjadi praktik yang dapat memicu lonjakan harga. 

"Pembenahan tata kelola pasar juga penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih sehat dan transparan," katanya.

Sementara itu, dia turut menyoroti berbagai strategi pengendalian inflasi yang selama ini diterapkan, termasuk konsep 4K yang mencakup Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga dan Komunikasi Efektif. 

Menurutnya, konsep tersebut tidak akan berjalan maksimal apabila hanya menjadi bahan pembahasan dalam forum koordinasi tanpa diikuti tindakan nyata. "Kita ini rapat terus, tapi harga tetap melonjak. Artinya ada yang belum tepat dalam praktik di lapangan," katanya.

Sehingganya, ia mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan. Keberadaan BUMD dinilai dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga dan membantu mengendalikan gejolak pasar ketika terjadi kenaikan permintaan.

Apalagi menjelang hari besar keagamaan maupun momentum tertentu yang biasanya menyebabkan peningkatan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah daerah juga diminta lebih sigap melakukan langkah antisipasi. 

"Kehadiran pemerintah di titik-titik distribusi yang rawan gejolak harga ini penting agar kenaikan harga dapat ditekan sejak dini. Masyarakat tidak butuh konsep. Mereka butuh harga stabil di pasar. Itu ukuran keberhasilan pengendalian inflasi," tandasnya.

(Sf/Lo)