Samarinda — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai permasalahan pekerja Teras Samarinda tahap I yang belum terbayarkan hingga saat ini akan mengarah ke pengadilan.  

Terkait dengan itu, ia menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas permasalahan pekerja di Teras Samarinda yang belum menerima gaji. RDP itu dijadwalkan pada Selasa (18/11/2024) pagi. 

Nantinya rapat tersebut akan melibatkan pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), juga dari pekerja. 

Dalam kesempatan itu nantinya ia akan mencoba menarik benang merah dari permasalahan ini. Apalagi masalah ini sudah berlangsung cukup lama akibat perusahaan yang tidak kooperatif. 

"Kita perlu memahami aturan ketenagakerjaan terkait proses lelang jasa, apakah perusahaan yang mengikuti lelang wajib memiliki pekerja yang terdaftar di Disnaker. Selain itu, legalitas hubungan antara pekerja dan perusahaan juga akan kita bahas,” ujar Novan saat ditemui di ruangannya pada Senin (18/11/2024).  

Novan menekankan bahwa ketidakjelasan status pekerja sering kali menjadi akar masalah dalam kasus seperti ini. Ia berharap melalui RDP, pihaknya dapat menggali informasi lebih mendalam, termasuk kualifikasi pemerintah kota dalam memilih kontraktor untuk proyek seperti Teras Samarinda.  

“Kalau saya lihat, masalah ini mungkin akan mengarah ke ranah hukum. Upaya dari pekerja untuk melaporkan ke pemerintah kota sudah dilakukan sebelumnya, tetapi belum ada hasil. Kami akan mencoba mencari celah hukum untuk membantu mereka,” tambahnya.  

Politisi Partai Golkar ini juga mengungkapkan bahwa banyak kasus serupa yang kerap terjadi akibat kurangnya transparansi dalam hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja.  

“Kita akan mencari solusi terbaik agar permasalahan ini tidak terus berulang. Mudah-mudahan ada celah hukum yang dapat menjadi jalan keluar bagi para pekerja,” tutup Novan.  

(Sf/Rs)