Samarinda - Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim, Runandar, angkat bicara mengenai banjir yang kerap melanda sejumlah daerah di Kaltim, khususnya Samarinda, akibat cuaca ekstrem akhir-akhir ini.

Menjawab pertanyaan publik mengenai efektivitas program normalisasi sungai, Runandar menegaskan bahwa pemerintah bukannya tidak bekerja.

Namun, ia menyoroti sejumlah kendala kompleks di lapangan yang membuat penanganan banjir tidak kunjung maksimal.

Menurutnya, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi.

"Bukan pemerintah tidak melakukan normalisasi, sudah dilakukan," tegas Runandar, Selasa (28/10/2025).

Runandar memaparkan, tantangan terbesar dalam program normalisasi adalah volume sampah dan sedimen yang sama-sama besar. Ia menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat sebagai salah satu biang utama.

"Sampah dan sedimen, sama volumenya. Ini karena kesadaran masyarakat terhadap sampah, kita lihat sampah-sampah di mana-mana," ungkapnya.

Ia menggambarkan situasi ini sebagai dilema, di mana pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian tanpa dukungan penuh dari masyarakat.

"Jadi itu dilema kita, perlu ada sosialisasi lebih lanjut. Pemerintah kalau berjalan sendiri tidak maksimal," tambah Runandar.

Selain sampah, faktor pembukaan lahan juga dituding berkontribusi membawa sedimen yang akhirnya menutup aliran air.

Persoalan tidak berhenti di situ. Runandar mengungkapkan bahwa upaya normalisasi di titik-titik kritis Kota Samarinda terbentur masalah pemukiman padat di bantaran sungai. Kondisi ini menyebabkan penyempitan sungai secara signifikan.

"Sungai-sungai menyempit karena banyak pemukiman, bahkan dapur ketemu dapur. (Contohnya) di Pasar Ijabah, Sungai Karang Asam Kecil, Sungai Karang Asam Besar," jelasnya.

Ironisnya, ketika timnya mencoba melakukan pengerukan di area tersebut, sampah yang tersangkut begitu banyaknya hingga membuat rumah-rumah di bantaran ikut bergoyang.

Runandar mengaku telah melaporkan kondisi ini langsung kepada Wali Kota Samarinda. Namun, upaya tersebut menemui jalan buntu.

"Sudah kita sampaikan ke Wali Kota, (bahwa) sudah melakukan normalisasi (tapi) tidak maksimal. Namun dari wali kota bilang ini adalah masalah sosial, dan anggarannya tidak ada," keluhnya.

"Kita masuk saja susah," imbuh Runandar, menggambarkan sulitnya intervensi di area tersebut.

Masalah teknis lain yang memperparah sumbatan adalah keberadaan utilitas seperti kabel optik di dalam saluran drainase.

"Banyak utilitas di saluran, dari drainase itu kabel optik. Begitu menyebrang dan sangkut, (itu) terjaring sampah, dan itu menyebabkan buntu," paparnya.

Runandar menyimpulkan, jika normalisasi berjalan lancar tanpa hambatan tersebut, banjir mungkin masih akan terjadi akibat intensitas hujan lebat, namun akan jauh lebih cepat surut.

"Kalau di normalisasi, mungkin dengan intensitas lebat, (tetap) banjir, tapi tidak lama," tutupnya.

(Sf/Rs)