Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus meningkatkan upaya penanganan stunting setelah mendapat evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, Berau menempati posisi ke-10 atau terbawah dari 10 kabupaten/kota, meskipun berhasil meraih skor yang cukup baik yakni 94.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Berau menggelar Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Evaluasi Capaian Aksi Konvergensi, di Ruang RPJPD Bapelitbang pada Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan strategi penanganan stunting antar instansi serta meninjau kembali capaian kinerja masing-masing sektor.

Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, yang juga ketua TPPS Kabupaten Berau menyampaikan bahwa penurunan stunting merupakan kerja kolektif yang tidak hanya bertumpu pada penanganan medis, melainkan juga menyangkut kondisi sosial, lingkungan, hingga sinergi lintas sektor.

"Berau berada di urutan 10 pada penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Sehingga ini menjadi evaluasi besar bagi kita semua," tegas Gamalis.

Ia pun mengungkapkan bahwa perubahan nomenklatur serta belum terbitnya definisi operasional (DO) membuat daerah mengalami kesulitan dalam memastikan sumber data stunting.

"Basic data kita belum bisa memastikan. Apakah itu dari Puskesmas, Capil, Kecamatan, atau lurah. Ini menjadi salah satu tantangan besar," jelasnya.

Kondisi ini membuat Pemkab Berau memiliki ruang evaluasi terhadap sistem pengumpulan data tahun-tahun sebelumnya, sekaligus memperbaiki mekanisme pelaporan di 2026.

Sementara itu, dirinya menyampaikan bahwa nilai kinerja Berau sebenarnya terus meningkat dalam tiga tahun terakhir yakni 55 pada 2023 berada di peringkat 9, 88 pada 2024 peringkat 7, dan 94 pada 2025 peringkat menurun jadi 10. 

"Nilai kita sebenarnya terus agresif naik. Dari 55, 88 hingga 94. Tapi ranking kita turun ke 10 karena kabupaten lain bergerak lebih cepat dan sudah sangat baik, sehingga menyebabkan peringkat Berau menurun," terangnya.

Namun, ia menegaskan bahwa penurunan peringkat bukan berarti kinerja Buruk, melainkan indikator persaingan kinerja di antara kabupaten/kota di Kaltim semakin meningkat. 

"Pekerjaan lapangan kita sudah bagus, tapi input data kita masih kurang. Sinergi lintas sektor juga masih belum optimal," tuturnya.

Dengan nomenklatur baru ini pun, peran utama berada pada tiga unsur, Camat, puskesmas, dan satu lagi yang mencangkup dua Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dimana masing-masing ada operatornya.

"Operator inilah yang hari ini kita lakukan pelatihan. Supaya dapat meng-input semua data lebih rapi dan terkoordinasi. Apalagi stunting saat ini sudah ditangani menteri dalam negeri (Mendagri) langsung. Kalau sudah mendagri itu biasanya lebih ketat," katanya.

Gamalis berharap kegiatan koordinasi ini mampu menyatukan langkah strategis antar perangkat daerah untuk menghadapi target penurunan stunting tahun 2026.

"Penanganan stunting ini harus diperkuat dan ditingkatkan, sehingga koordinasi lintas sektor perlu kita benahi bersama," tandasnya.

(Sf/Rs)