Samarinda - Direktur Utama (Dirut) PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) yang baru, Nidya Listyono membuat gebrakan dengan menargetkan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim secara signifikan.

Tak tanggung-tanggung, BUMD yang baru berganti status menjadi Perseroan Terbatas (PT) ini ditargetkan menyetor 70 persen dari total pendapatannya.

Hebatnya, Nidya menegaskan untuk mencapai target pengembangan bisnis baru, PT BKS sama sekali tidak akan meminta tambahan modal dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Nidya menegaskan, modal internal yang dimiliki BKS kini sudah lebih dari cukup untuk melakukan ekspansi.

"Kalau kita tidak perlu modal, artinya modal bisnis yang ada di Barakal (BKS) itu sudah sangat cukup. Artinya kita belum memerlukan modal tambahan," tegas Nidya Listyono saat ditemui di Kantor Gubernur, Sabtu (1/11/2025).

Ia secara gamblang menepis kekhawatiran bahwa perubahan badan hukum menjadi PT akan membuat BKS menyedot APBD Kaltim.

"Maksudnya tambahan modal dari pemerintah, kita tidak perlu karena BKS sendiri sudah punya modal. Kami tinggal mengembangkan modal yang ada," lanjutnya.

Fokus utama Nidya kini menggenjot kontribusi BKS ke kas daerah, sesuai arahan Pemprov Kaltim. Ia mengungkap target setoran BKS kini naik drastis dari 55 persen menjadi 70 persen dari total pendapatan dividen perusahaan.

"Pemerintah meminta kami menyetorinya 70 persen, 70 persen itu ya kurang lebih kalau nggak salah ya. Angkanya itu Rp26-29 miliar," ungkapnya.

Ia menambahkan setoran PAD tersebut akan direalisasikan BKS pada akhir tahun nanti. Pendapatan utama BKS kini memang masih berasal dari kepemilikan 20 persen saham di PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ).

Nidya menyebut, pendapatan pasif dari dividen itu saja sudah terbilang besar. "Hari ini average lah ya, average kalau saya lihat per tahun itu rata-rata pendapatan kita, pendapatan dividen Rp70-80 miliar," paparnya.

Meski memiliki pendapatan pasif yang besar, Nidya tidak ingin BKS hanya duduk manis. Modal yang ada saat ini akan diputar untuk membentuk unit-unit bisnis baru yang lebih produktif.

Langkah strategis yang tengah disiapkan adalah mengusahakan BKS memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sendiri.

"Kata kuncinya itu sebenarnya pada saat kita sudah nanti punya lahan, punya IUP. Ya tentu itu akan banyak di situ," jelasnya.

"Ada Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), ada penjualan, ada trading dan lain sebagainya. Ini kita lagi usahakan," tambah Nidya.

Ia menegaskan pendapatan dari dividen Rp70-80 miliar itu didapat BKS dalam posisi 'belum kerja'.

"Maksudnya belum kerja ini kita karena punya saham ya, kita terima hasil, terima dividen. Tapi berikutnya Barakal Tim sih harus punya unit-unit bisnis baru lah ya," pungkasnya.

(Sf/Lo)