Cari disini...
Seputar Kaltim
Kondisi di Jalan Pierre Tandean Bontang Kuala saat terjadinya banjir rob. (Tangkap Layar)
Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni membeberkan alasan batalnya rencana pembangunan jalan layang di kawasan Bontang Kuala (BK) yang sebelumnya sempat digagas sebagai solusi banjir rob.
Menurutnya keterbatasan anggaran menjadi faktor utama proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan. Kondisi fiskal Pemerintah Kota Bontang dinilai semakin terbatas untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar.
“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, kami belum sanggup membiayai pembangunan infrastruktur besar. Bahkan ke depan tekanan anggaran diperkirakan makin berat,” ujar Neni.
Ia menjelaskan biaya pembangunan di kawasan pesisir seperti Bontang Kuala cukup tinggi. Bahkan untuk peninggian fasilitas dasar seperti trotoar saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Pembangunan infrastruktur sederhana saja membutuhkan biaya besar, sementara kemampuan anggaran kami terbatas. Ditambah lagi, sebagian jalan merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Rencana pembangunan jalan layang sendiri sebelumnya diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar. Namun rencana tersebut akhirnya tidak dapat direalisasikan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.
Sebagai langkah lanjutan, pemkot kini berupaya menggandeng pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu penanganan banjir rob di kawasan tersebut.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, mengingat kebutuhan infrastruktur di wilayah ini cukup mendesak,” tandasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kondisi di Jalan Pierre Tandean Bontang Kuala saat terjadinya banjir rob. (Tangkap Layar)
Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni membeberkan alasan batalnya rencana pembangunan jalan layang di kawasan Bontang Kuala (BK) yang sebelumnya sempat digagas sebagai solusi banjir rob.
Menurutnya keterbatasan anggaran menjadi faktor utama proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan. Kondisi fiskal Pemerintah Kota Bontang dinilai semakin terbatas untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar.
“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, kami belum sanggup membiayai pembangunan infrastruktur besar. Bahkan ke depan tekanan anggaran diperkirakan makin berat,” ujar Neni.
Ia menjelaskan biaya pembangunan di kawasan pesisir seperti Bontang Kuala cukup tinggi. Bahkan untuk peninggian fasilitas dasar seperti trotoar saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Pembangunan infrastruktur sederhana saja membutuhkan biaya besar, sementara kemampuan anggaran kami terbatas. Ditambah lagi, sebagian jalan merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Rencana pembangunan jalan layang sendiri sebelumnya diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar. Namun rencana tersebut akhirnya tidak dapat direalisasikan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.
Sebagai langkah lanjutan, pemkot kini berupaya menggandeng pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu penanganan banjir rob di kawasan tersebut.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, mengingat kebutuhan infrastruktur di wilayah ini cukup mendesak,” tandasnya.
(Sf/Lo)