Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengungkapkan harapannya agar dana tranfer dari pemerintah pusat bisa kembali utuh untuk daerah.

Ini diungkapkannya setelah menyampaikan kondisi fiskal Kota Bontang yang masih jauh dari target dan sangat bergantung pada dana transfer.

Neni mengatakan pada 2026 mendatang banyak program pembangunan yang akan kami jalankan, seperti infrastruktur, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Akan tetapi dana yang dimiliki daerah sangat terbatas.

“Kota Bontang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, mengingat keterbatasan dana yang dimiliki daerah,” ujar Neni dalam audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, di Ruang Kemendagri, Jakarta, Jumat (19/09/2025).

Neni juga menyoroti pentingnya peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

"Jika anggaran transfer ke daerah tidak mencukupi, kami akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta menjalankan program-program yang sudah direncanakan," tambah Neni.

Menurut hasil diskusi dan informasi yang diberikan oleh mendagri, penambahan dana transfer ke daerah hanya sebesar Rp43 triliun. Hal ini menjadikan total pagu indikatif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp693 triliun, dari sebelumnya Rp650 triliun. 

Meskipun ada penambahan, angkanya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pagu indikatif 2024 yang mencapai Rp919 triliun.

Neni menyampaikan setelah audiensi ini, pihaknya akan segera melakukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik itu melalui perubahan maupun penyusunan APBD murni 2026. 

"Walaupun ada penambahan dana, angka tersebut masih sangat jauh dari harapan kami, sehingga kami perlu menyesuaikan kembali dengan realitas yang ada," pungkas Neni.

(Sf/Lo)