Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni meninjau langsung pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (4/5/2026). 

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak nyata bagi warga.

Menurut Neni, program RTLH menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas hunian sekaligus menekan kawasan kumuh di Kota Bontang.

“Program ini kami pastikan tepat sasaran, karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, yakni tempat tinggal yang layak dan aman,” ujar Neni.

Ia menambahkan, bantuan senilai Rp50 juta per rumah terbukti mampu meningkatkan kondisi hunian warga, terutama bagi mereka yang sebelumnya tinggal di rumah rentan banjir maupun tidak memenuhi standar kelayakan.

Melihat dampak positif tersebut, Pemerintah Kota Bontang berencana menambah alokasi program RTLH melalui APBD Perubahan 2026. Hal ini dimungkinkan melalui penyesuaian anggaran yang sedang dikaji.

“Kami akan melihat peluang penambahan kuota karena kebutuhan di lapangan masih cukup besar,” jelasnya.

Untuk 2026, pemkot tetap menganggarkan program RTLH meski dalam jumlah terbatas, yakni 10 unit rumah dengan total anggaran Rp500 juta.

Di sisi lain, pemerintah juga mengajukan dukungan dari pemerintah pusat sekitar 300 unit rumah melalui APBN, serta tambahan sekitar 80 unit dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). 

Namun demikian, nilai bantuan dari provinsi lebih difokuskan pada perbaikan dasar rumah dengan nominal sekitar Rp20 juta per unit.

“Semua masih dalam proses verifikasi. Harapannya bisa segera terealisasi agar semakin banyak warga yang terbantu,” tutupnya.

(Sf/Lo)