Seputar Kaltim

    Nelayan Kerap Keluhkan Harga BBM, DPRD PPU Desak Pemda Bangun SPBN

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    02 Desember 2025 pukul 13:29 WITA

    Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman (Dok: istimewa)

    Penajam - Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk segera merealisasikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) pada 2026 mendatang.

    Keberadaan SPBN dinilai sangat penting sebagai salah satu upaya untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM), khusus nelayan dengan harga terjangkau.

    “Para nelayan sering mengeluhkan soal harga BBM. Permasalahan ini tentu menjadi perhatian kita dari DPRD,” ucap Ishaq, Selasa (2/12/2025).

    Usulan ini juga sempat disampaikan Fraksi PDIP saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Bupati, serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026 yang berlangsung belum lama ini.

    Ishaq menjelaskan para nelayan sering kali terpaksa membeli BBM jenis bio solar dengan harga umum yang bekisar Rp12.000 hingga Rp12.500 per liter.

    Padahal para nelayan seharusnya menerima BBM bersubsidi dengan tarif yang lebih murah sesuai dengan regulasi pemerintah, sehingga biaya operasional tidak semakin memberatkan nelayan.

    “Seharusnya para nelayan itu mendapatkan haknya, yaitu dengan mendapatkan BBM subsidi,” papar Ishaq.

    Ia berharap pemda dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut, mengingat keberadaan SPBN sangat krusial bagi para nelayan di PPU.

    “Semoga permasalahan ini menjadi perhatian pemda,” tandasnya.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Nelayan Kerap Keluhkan Harga BBM, DPRD PPU Desak Pemda Bangun SPBN

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    02 Desember 2025 pukul 13:29 WITA

    Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman (Dok: istimewa)

    Penajam - Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk segera merealisasikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) pada 2026 mendatang.

    Keberadaan SPBN dinilai sangat penting sebagai salah satu upaya untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM), khusus nelayan dengan harga terjangkau.

    “Para nelayan sering mengeluhkan soal harga BBM. Permasalahan ini tentu menjadi perhatian kita dari DPRD,” ucap Ishaq, Selasa (2/12/2025).

    Usulan ini juga sempat disampaikan Fraksi PDIP saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Bupati, serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026 yang berlangsung belum lama ini.

    Ishaq menjelaskan para nelayan sering kali terpaksa membeli BBM jenis bio solar dengan harga umum yang bekisar Rp12.000 hingga Rp12.500 per liter.

    Padahal para nelayan seharusnya menerima BBM bersubsidi dengan tarif yang lebih murah sesuai dengan regulasi pemerintah, sehingga biaya operasional tidak semakin memberatkan nelayan.

    “Seharusnya para nelayan itu mendapatkan haknya, yaitu dengan mendapatkan BBM subsidi,” papar Ishaq.

    Ia berharap pemda dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut, mengingat keberadaan SPBN sangat krusial bagi para nelayan di PPU.

    “Semoga permasalahan ini menjadi perhatian pemda,” tandasnya.

    (Sf/Lo)