Samarinda – Nasib proyek Teras Samarinda tahap ketiga terancam terkendala akibat adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun belum bisa memastikan kelanjutan proyek strategis tersebut. Ini sampaikannya usai penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Jumat (15/8/2025).

"Kami belum bisa memastikan apakah berlanjut atau tidak," ujar Andi Harun.

Meski begitu, pada tahap kedua proyek itu dipastikan tetap berjalan hingga akhir tahun 2025, sebab anggaran sudah teralokasi dan akan direalisasikan.

"Untuk tahap kedua ini anggarannya sudah diketuk karena dana sudah teralokasi," tegasnya.

"Tetapi untuk tahap ketiga ini pemerintah belum bisa memastikan apakah kembali berlanjut atau tidak, kembali melihat kemampuan APBD di 2026," tambahnya.

Lebih lanjut, prioritas belanja daerah tetap diarahkan pada kebutuhan wajib, seperti pembayaran gaji pegawai, tunjangan, serta pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga pengendalian inflasi. 

"Terpenting pengendalian inflasi, harga bahan pokok rentan fluktuasi. Khawatirnya berdampak pada daya beli masyarakat yang cenderung menurun," paparnya.

Ia juga akan melakukan pembenahan program di setiap instansi Pemkot Samarinda agar penggunaan anggaran bisa lebih efisien dan tepat sasaran.

Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda terus mengalami peningkatan, ia mengaku ketergantungan daerah terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sangat mempengaruhi daya fiskal daerah.

"Maka kita mengajak seluruh pihak mendorong inovasi pendapatan daerah supaya meningkatkan PAD secara kreatif," tandasnya.

(Sf/Lo)