Samarinda - Pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius.

Ratusan fasilitas yang disiapkan sebagai 'dapur gizi' atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ternyata masih 'kosong melompong' alias belum memiliki pengelola atau investor.

Fakta ini terungkap dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan SPPG yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kaltim, Rabu (29/10/2025).

Data yang disorot sangat mencengangkan, yakni dari total 248 SPPG yang berlokasi di daerah terpencil Kaltim, baru 18 lokasi saja yang telah memiliki investor.

Akibatnya, nasib 230 SPPG lainnya kini menggantung, menunggu calon pengelola yang mau mengoperasikannya.

"Sebanyak 230 SPPG lainnya dipastikan masih menunggu calon pengelola," kata Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana di Samarinda.

Pemerintah provinsi kini seperti 'kejar tayang' untuk mengatasi kekosongan ini.

DPTPH Kaltim berjanji akan mempercepat penyederhanaan regulasi untuk menarik minat investor agar segera mengelola ratusan 'dapur gizi' yang mangkrak tersebut.

"Percepatan pembangunan, penyederhanaan pendaftaran investor, sosialisasi masif, dan pembentukan posko satgas di daerah menjadi kunci," tegas Siti Farisyah Yana.

Lambatnya pengelolaan SPPG di wilayah terpencil ini membuat pemerintah pusat turun tangan.

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Sismadi, menyatakan pihaknya akan melakukan monitoring dan asistensi lapangan di tujuh kabupaten dan satu kota di Kaltim untuk mempercepat proses tersebut.

Kemendagri juga akan memberikan asistensi khusus bagi daerah yang sama sekali belum memiliki investor.

Langkah ini diambil untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh pelosok Kaltim.

Sebagai langkah darurat, rapat koordinasi tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk membuka pendaftaran investor gelombang baru yang hanya dibuka selama satu minggu ke depan.

Meski 230 SPPG terpencil masih kosong, Perwakilan BGN Kaltim, Sirajul, melaporkan bahwa hingga Oktober 2025, sebenarnya sudah ada 55 SPPG (termasuk yang tidak terpencil) yang beroperasi di Kaltim.

"Puluhan SPPG tersebut telah melayani lebih dari 131.000 penerima manfaat setiap hari," ujarnya.

Namun, angka ini justru semakin menyoroti kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil yang masih menantikan investor.

(Sf/Rs)