Samarinda - Operasi militer Absolute Resolve yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat pada Minggu (4/1/2026) mengubah total peta geopolitik energi dunia. 

Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada harga minyak mentah global tetapi juga memantik kembali pembahasan mengenai nasib investasi dan kerja sama energi Indonesia di Venezuela. 

PT Pertamina tercatat memiliki sejarah panjang upaya ekspansi ke negara Amerika Latin tersebut yang selama ini terhambat oleh sanksi ekonomi dan ketidakstabilan politik.

Kini dengan kendali Venezuela berada di bawah pemerintahan transisi yang disokong Washington peluang dan tantangan baru muncul bagi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sektor energi Indonesia. 

Ambisi untuk mengamankan pasokan minyak langsung dari sumber terbesarnya kembali terbuka lebar namun dengan aturan main yang sepenuhnya baru.

Pertamina dan perusahaan minyak negara Venezuela atau PDVSA sebenarnya telah memiliki payung kerja sama yang ditandatangani beberapa tahun silam. 

Namun kesepakatan tersebut tidak pernah berjalan efektif akibat sanksi ketat Amerika Serikat yang melarang entitas bisnis internasional bertransaksi dengan rezim Maduro. 

Tumbangnya Maduro berarti potensi pencabutan sanksi ekonomi oleh Office of Foreign Assets Control atau OFAC. 

Hal ini memberikan landasan hukum yang legal bagi Pertamina untuk merealisasikan eksplorasi maupun pembelian minyak mentah yang selama ini tertunda.

Tantangan terbesar Pertamina bukan lagi pada sanksi melainkan kompetisi langsung dengan perusahaan minyak raksasa Amerika Serikat seperti Chevron dan ExxonMobil. 

Sebagai inisiator operasi militer Amerika Serikat dipastikan akan memprioritaskan perusahaan mereka untuk memulihkan infrastruktur minyak Venezuela yang rusak parah. 

Sebuah artikel dalam Journal of World Energy Law and Business menyebutkan bahwa dalam skenario transisi rezim yang didukung intervensi militer asing negara pemberi intervensi biasanya mendapatkan hak istimewa dalam kontrak sumber daya alam sebagai kompensasi biaya operasi. Pertamina harus pandai mencari celah di antara dominasi korporasi Barat tersebut.

Pemerintahan baru Venezuela akan sangat membutuhkan dana segar untuk membangun kembali negaranya. Situasi ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendapatkan kontrak pembelian minyak jangka panjang dengan harga kompetitif. 

Jika Pertamina berhasil mengamankan kesepakatan Government to Government atau G to G beban subsidi energi dalam APBN bisa ditekan secara signifikan. 

Pasokan langsung dari Venezuela dapat memangkas ketergantungan Indonesia pada pasar spot yang harganya fluktuatif.

Meskipun cadangannya melimpah karakteristik minyak Venezuela adalah minyak berat atau heavy crude oil yang memiliki kadar sulfur tinggi. 

Tantangannya adalah sebagian besar kilang tua Pertamina didesain untuk mengolah minyak ringan atau light crude. 

Namun proyek revitalisasi kilang seperti RDMP Balikpapan yang telah rampung sebagian memiliki fleksibilitas untuk mengolah minyak jenis sour crude. 

Momentum ini menjadi ujian nyata bagi kesiapan infrastruktur kilang Indonesia dalam menerima pasokan minyak berat dari Amerika Selatan tersebut.

Posisi Indonesia yang selama ini non blok akan diuji. Untuk mengamankan kepentingan energi Jakarta harus segera menjalin komunikasi dengan otoritas baru di Caracas meskipun situasi politik masih cair. 

Kecepatan lobi diplomatik akan menentukan apakah Indonesia bisa mendapatkan porsi kue ekonomi atau hanya menjadi penonton.

(Sf/Rs)