Balikpapan - Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, menegaskan bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 tidak boleh menjadi sekadar dokumen formalitas.

Menurutnya, kebijakan anggaran harus benar-benar  mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Najib dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Rabu (13/8/2025), yang membahas KUA-PPAS 2026 sekaligus menyetujui pelaksanaan kegiatan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Balikpapan Timur (Baltim).

"Prioritas anggaran harus diarahkan pada pelayanan dasar, seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan," ujar Najib usai rapat.

Najib menilai, rapat paripurna ini merupakan momen strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan publik. 

“Kami menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, Najib juga menyoroti perlunya transparansi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Tidak hanya itu, Najib meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) agar menyajikan data pendukung secara lengkap dan terbuka, sebagai dasar pengambilan keputusan yang akuntabel.

Ia berharap proses penyusunan KUA-PPAS 2026 dapat berjalan secara partisipatif, melibatkan berbagai sektor, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan integrasi antar program pembangunan.

“Dengan keterlibatan semua pihak dan data yang akurat, kami bisa menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.

(Sf/Rs)