Samarinda - Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) V tahun 2025. 

Dari pertemuan penting ini, IKA PMII Kaltim mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang mencakup berbagai isu strategis, mulai dari situasi politik nasional hingga tantangan di tingkat daerah. 

Salah satu sorotan utama adalah perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.

Syaparuddin, Steering Committe dan pimpinan sidang muswil, menegaskan bahwa rekomendasi ini lahir dari pengamatan mendalam terhadap kondisi kebangsaan saat ini. 

"Demokrasi kita seringkali berjalan tanpa arah, terjebak pada liberalisasi yang mengikis nilai etika," ujarnya. 

Oleh karena itu, IKA PMII Kaltim mendesak pemerintah daerah untuk serius menegakkan prinsip good governance yakni bersih, transparan, bebas dari KKN, serta responsif terhadap kebutuhan rakyat. 

Hal ini, kata dia, krusial untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik.

Selain itu, IKA PMII Kaltim juga menyoroti peran strategis partai politik. Mereka didorong untuk menjadi pendidik bangsa dengan menghadirkan teladan moral dan membangun kultur politik yang berkeadaban. 

"Demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada ritual lima tahunan," tambah Syaparuddin.

Muswil IKA PMII Kaltim juga memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan ekonomi. 

IKA PMII mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBD untuk pendidikan, sesuai amanat konstitusi. 

Mereka merekomendasikan strategi pendidikan jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan daya saing SDM lokal di kancah nasional maupun global, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi kendala geografis di Kaltim.

Di bidang ekonomi, IKA PMII Kaltim mendorong transformasi ekonomi dari yang berbasis sumber daya tidak terbarukan menjadi ekonomi hijau dan berkelanjutan. 

Pemerintah provinsi didesak untuk segera melakukan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan yang berkelanjutan. 

Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya lokal, serta penguatan UMKM berbasis digital dan koperasi, juga menjadi poin penting dalam rekomendasi.

"Kami berharap pemerintah daerah membuka lapangan kerja produktif yang berorientasi pada lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Kaltim, agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban pembangunan," jelas Syaparuddin. 

Rekomendasi ini adalah bagian dari ikhtiar IKA PMII Kaltim untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

“Selanjutnya rekomendasi ini akan kita serahkan kepada pemerintah di masing-masing daerah sebagai acuan pembangunan daerah,” tutupnya.

(Sf/Rs)