Bontang - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 tingkat Kelurahan Berbas Tengah, Kota memunculkan satu persoalan krusial, sungai yang kian dangkal membuat nelayan sulit melaut, Rabu (28/1/2026) malam.

Lurah Berbas Tengah, Abdul Malik Rifa’i menyebut sekitar 20 persen warganya menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap. Namun pendangkalan sungai membuat perahu tak bisa keluar saat air surut.

Pendangkalan sungai yang terjadi menurutnya salah satu aspek yang diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, mengingat hal ini bersinggungan langsung dengan mata pencaharian dan ekonomi masyarakat sekitar.

“Ketika air surut, nelayan tidak bisa melaut karena kedalaman sungai tidak mencukupi. Kami berharap ini mendapat perhatian serius agar ekonomi nelayan bisa meningkat,” ujar Rifa’i.

Masalah itu menjadi satu dari lebih 100 usulan yang dihimpun dari 62 Ketua RT di Kelurahan Berbas Tengah yang merupakan jumlah RT terbanyak di Kota Bontang. Usulan warga mencakup infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Besarnya jumlah RT membuat kebutuhan pembangunan di Berebas Tengah dinilai lebih kompleks dibanding wilayah lain.

Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli Pemerintahan dan Hukum Setda Kota Bontang, Anwar Sadat mengatakan musrenbang kelurahan adalah fondasi perencanaan pembangunan daerah. Forum ini diatur dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

“Musrenbang kelurahan menjadi ruang formal bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terstruktur. Usulan dari bawah akan diprioritaskan dan diselaraskan dengan rencana kerja perangkat daerah,” kata Anwar Sadat.

Ia memaparkan kinerja makro pembangunan Bontang menunjukkan pemulihan sepanjang 2025. Setelah ekonomi terkontraksi -2,51 persen pada 2024, pertumbuhan triwulanan berbalik positif 1,67 persen pada triwulan I, melonjak 4,89 persen di triwulan II dan 3,78 persen pada triwulan III.

Di sisi lain, kualitas pembangunan manusia juga meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang pada 2025 tercatat 83,04, masuk kategori sangat tinggi.

Namun capaian makro itu belum sepenuhnya menjawab persoalan mikro di tingkat kelurahan. Di Berbas Tengah, isu dasar seperti akses ekonomi nelayan dan infrastruktur lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah.

Ia berharap agar musrenbang tidak berhenti sebagai forum seremonial melainkan sebagai ruang dialog yang konstruktif dan inklusif. “Harapannya perencanaan yang ada benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

(Sf/Lo)