Penajam  — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor terus berupaya mengawal program perumahan nasional yang dijalankan pemerintah pusat berlangsung adil dan merata.

Komitmen itu disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) terkait percepatan program perumahan nasional, termasuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan rumah subsidi murah serta skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan, Rabu (3/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mudyat turut berdiskusi bersama sejumlah kepala daerah dan pejabat pusat untuk membahas mekanisme pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kita bersama teman-teman dari Komisi V DPR RI, para gubernur dan wakil gubernur dari berbagai daerah berdiskusi dan akhirnya difasilitasi langsung oleh pak menteri untuk mencari formula pemerataan pembangunan perumahan yang adil," ujar Mudyat.

Ia menegaskan pemerintah daerah berharap program tersebut tidak hanya sekadar berjalan, tapi mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah, termasuk PPU.

"Kami berharap porsi anggaran dan program yang disalurkan benar-benar proporsional sesuai kebutuhan daerah. Ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat," lanjutnya.

Mudyat mengaku optimis akses masyarakat terhadap hunian layak semakin terbuka jika melalui skema KUR dan program rumah subsidi.

“Mudah-mudahan program ini menunjukkan asas keadilan dan memberikan manfaat besar untuk masyarakat seluruh Indonesia, termasuk warga PPU," paparnya.

Menurutnya, percepatan pembangunan perumahan yang merata tidak hanya berdampak pada terpenuhinya kebutuhan hunian layak, tapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan mengawal agar masyarakat PPU mendapatkan akses yang layak dalam program ini," tandasnya.

(Sf/Lo)