Samarinda - Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Kota Samarinda dipastikan mengalami penundaan. 

Kondisi tersebut dipicu belum rampungnya pembangunan fasilitas pendukung, terutama asrama dan sarana penunjang lainnya. 

Meski demikian, proses belajar mengajar bagi siswa dipastikan tetap berjalan sembari menunggu kesiapan infrastruktur.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M Novan Syahronny Pasie, mengatakan Sekolah Rakyat memiliki karakteristik berbeda dibanding sekolah reguler karena mengusung sistem berasrama. 

Akibatnya, penyelenggaraan kegiatan awal sekolah, termasuk MPLS harus menyesuaikan dengan kesiapan fasilitas yang tersedia.

"Kalau bicara khusus Sekolah Rakyat memang ada perbedaan. Hari ini mereka tetap mengacu pada kurikulum pendidikan yang ada, tetapi fasilitas tempatnya belum siap karena ada asrama dan sarana pendukung lainnya. Itu yang menyebabkan pelaksanaan MPLS agak tertunda," ujar Novan, Selasa (21/7/2026).

Meski demikian, Novan memastikan penundaan tersebut tidak menghentikan proses pendidikan. Kegiatan belajar mengajar bagi siswa yang sudah terdaftar, baik peserta didik baru maupun siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya, tetap akan berlangsung sesuai mekanisme yang telah disiapkan.

Menurutnya, penyesuaian hanya dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan sistem berasrama dan aktivitas pendukung lainnya hingga pembangunan fasilitas selesai.

Di sisi lain, Komisi IV DPRD Samarinda juga masih menunggu perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, khususnya pada jenjang sekolah dasar. 

Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan sasaran program benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang menjadi prioritas.

"Kami juga belum melakukan peninjauan. Kami ingin melihat terlebih dahulu pelaksanaannya, terutama di tingkat sekolah dasar yang masih berbicara kuota sekitar 50 siswa. Kami juga akan melihat daerah dengan desil 1 yang menjadi prioritas penerima program. Nanti akan kami evaluasi secara bertahap," jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan DPRD akan terus dilakukan seiring berjalannya program agar implementasi Sekolah Rakyat di Samarinda berjalan sesuai tujuan pemerintah, baik dari sisi penyediaan fasilitas maupun pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Komisi IV DPRD Kota Samarinda berharap penyelesaian pembangunan fasilitas dapat segera dituntaskan sehingga seluruh rangkaian kegiatan sekolah, termasuk sistem pembelajaran berbasis asrama, dapat dilaksanakan secara optimal.

(Sf/Lo)