Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menilai rendahnya keterlibatan warga dalam berbagai proses politik, dan pembangunan mulai memunculkan potensi konflik di masyarakat.

Untuk mencegah kesalahpahaman yang makin melebar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan meluncurkan strategi baru guna memperluas ruang dialog publik.

Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi mengatakan, sebagian besar persoalan sosial tidak semata disebabkan oleh kebijakan pemerintah, melainkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Ketika warga tidak terlibat, kebijakan bisa dianggap tidak sesuai kebutuhan dan memunculkan konflik. Partisipasi rakyat adalah kunci agar pembangunan berjalan tanpa gesekan,” ucap Sutadi kepada awak media, Jumat (21/11/2025).

Menurut Sutadi, banyak keluhan masyarakat kini disampaikan melalui media sosial dengan nada emosional dan tanpa data memadai. Pola ini dinilai rawan memicu hoaks, polarisasi, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ia mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan kanal resmi seperti musyawarah kelurahan, reses DPRD, maupun dialog publik sebagai ruang penyampaian aspirasi yang lebih aman dan efektif.

“Sejumlah konflik kecil terkait pembangunan, kata dia, dapat diselesaikan hanya dengan mempertemukan warga dan pemerintah dalam diskusi langsung,” jelasnya.

Sutadi menyebut masih banyak warga memandang politik sebagai hal rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari, padahal berbagai keputusan layanan publik berawal dari proses politik.

“Jika masyarakat diam, pemerintah tidak akan tahu kebutuhan mereka. Aspirasi warga punya dampak nyata pada arah kebijakan,” tegasnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Kesbangpol menyiapkan Forum Demokrasi Warga, sebuah ruang diskusi yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi politik dan membangun budaya dialog yang sehat.

“Forum ini juga akan difokuskan untuk mencegah penyebaran hoaks dan memperkuat peran warga dalam pengambilan keputusan,” lanjutnya.

Pemkot Balikpapan menegaskan komitmennya menyediakan ruang partisipasi yang inklusif dan santun bagi seluruh warga. Dengan meningkatnya partisipasi publik, pemerintah berharap pembangunan dapat berlangsung lebih efektif dan harmonis tanpa memunculkan konflik yang tidak perlu.

“Partisipasi bukan sekadar hadir. Ia menentukan apa yang kita bangun bersama sebagai kota,” tutupnya.

(Sf/Rs)