Samarinda -Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum dapat memastikan kapan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) akan dibuka kembali untuk kendaraan besar pasca-insiden penabrakan pilar jembatann. 

Meski mendapat desakan dari pelaku usaha logistik, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim menegaskan akses jembatan tetap ditutup hingga hasil audit teknis dari tim ahli keluar.

Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Ahmad Maslihuddin, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terkait keselamatan warga yang melintas, meskipun keputusan ini berdampak pada kelancaran arus barang.

Libatkan Tim Ahli UGM Ahmad menjelaskan, keputusan pembukaan jembatan sepenuhnya bergantung pada rekomendasi teknis. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah melakukan pemeriksaan struktur secara menyeluruh di lokasi kejadian.

"Baik itu bagus, rusak, atau bagaimana, kita belum bisa memastikan. Kita masih menunggu teman-teman dari PU dan tim dari UGM. Sampai ada keputusan bahwa jembatan bisa dilintasi, jembatan belum akan dibuka," ujar Masli.

Kebijakan penutupan ini diakui Masli mendapat respons keberatan dari para pengusaha. Asosiasi angkutan kontainer sempat menyampaikan komplain karena terhambatnya distribusi barang. 

Berdasarkan data, terdapat sekitar 1.000 kontainer yang biasa melintas di jalur tersebut setiap minggunya.

Tantangan di lapangan cukup kompleks karena tidak semua muatan kontainer dapat dipindahkan (over-loading) ke kendaraan kecil, terutama logistik spesifik seperti kebutuhan usaha waralaba.

"Dampaknya tentu besar. Namun, Pemerintah harus mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi keamanan warga Kaltim," tegasnya.

Selain menunggu hasil audit struktur, Dishub juga tengah berhati-hati dalam menerapkan rekayasa lalu lintas. 

Opsi penggunaan jembatan kembar untuk dua arah dinilai berisiko menyebabkan kemacetan total (gridlock), berkaca pada pengalaman sebelumnya.

Pemerintah berharap para pengusaha dapat memahami situasi darurat ini, sembari pemerintah berupaya meminimalisir dampak ekonomi seperti potensi inflasi akibat tersendatnya rantai pasok.

(Sf/Rs)