Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai memantapkan langkah menuju digitalisasi pendataan bantuan sosial (bansos) nasional.

Fokus utama yang ditekankan adalah akurasi dan pemutakhiran data penduduk sebagai fondasi agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menyebut kebijakan ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong pemerintah daerah segera beralih ke sistem digital.

Balikpapan sendiri menjadi salah satu daerah yang diminta menyiapkan paparan dalam rapat koordinasi nasional yang akan digelar pada 3 Februari 2026 mendatang.

“Basisnya tetap data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kalau datanya akurat dan selalu diperbarui, maka seluruh program bantuan sosial bisa berjalan tepat sasaran,” ucap Bagus Susetyo, Rabu (28/1/2026).

Pemkot Balikpapan telah meminta Disdukcapil menyiapkan seluruh data dan konsep sistem yang akan dipresentasikan di tingkat nasional. Data tersebut nantinya menjadi rujukan utama berbagai jenis bantuan, mulai dari bantuan tunai hingga penanganan stunting.

Sebagai bahan pembelajaran, Balikpapan juga mencontoh daerah yang lebih dulu menjalankan digitalisasi bansos, seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya. Kedua daerah dinilai berhasil membangun sistem pendataan yang terintegrasi dan responsif.

“Balikpapan sebenarnya sudah mengarah ke sana. Tinggal kami perkuat dan sesuaikan dengan kebutuhan daerah,” jelasnya.

Dalam penerapannya, pemkot akan mengoptimalkan peran RT dan relawan untuk mengumpulkan data langsung dari masyarakat. Pendataan dilakukan secara real time, mencakup kelahiran, kematian, pendatang baru, hingga kondisi sosial dan profesi warga.

“Data dari RT akan terhubung dari kelurahan, kecamatan, hingga Disdukcapil. Dengan begitu, perubahan data bisa langsung tercatat,” terangnya.

Pemkot juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mendukung infrastruktur jaringan dan sistem digital. Meski masih menghadapi keterbatasan anggaran, penguatan sistem ditargetkan mulai berjalan pada tahun depan.

Melalui sistem digital terpadu ini, Pemkot Balikpapan berharap seluruh data penerima bantuan sosial dapat dipantau secara terbuka dan terintegrasi, sesuai harapan pemerintah pusat.

“Ini bukan hanya soal teknologi, tapi memastikan bantuan benar-benar sampai ke warga yang berhak,” pungkasnya.

(Sf/Lo)