Balikpapan – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka memastikan kesiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah serius pemerintah pusat dalam menghadapi potensi bencana tahunan tersebut.

Menteri Hanif menyebutkan bahwa saat ini tercatat terdapat 15 titik api di wilayah Kaltim. Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam upaya pencegahan Karhutla.

“Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, kondisi iklim yang relatif mendukung. Kedua, upaya bersama dari jajaran pemerintah daerah yang aktif dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan,” jelas Menteri Hanif saat ditemui di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (4/7/2025).

Secara teknis, Kementerian LHK telah memberikan arahan kepada perusahaan-perusahaan sawit besar yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk menyiapkan berbagai aspek pendukung. 

Ini meliputi sarana dan prasarana, pendanaan, organisasi kerja, serta pelibatan masyarakat melalui Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

Meski demikian, Menteri Hanif menegaskan bahwa pengawasan yang lebih ketat masih sangat dibutuhkan, khususnya terhadap perusahaan perkebunan sawit yang belum tergabung dalam organisasi resmi.

“Kami mohon kepada seluruh gubernur di Indonesia yang memiliki wilayah perkebunan sawit agar melakukan pengawasan sesuai tata laksana yang telah ditetapkan. Ini penting untuk mengurangi praktik pembakaran lahan terbuka (open burning) yang sering terjadi saat musim kemarau panjang,” tegasnya.

Dan sampai saat ini, baru sekitar 30 persen perusahaan sawit di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur yang tergabung dalam GAPKI. Dari sekitar 300 unit usaha di kawasan tersebut, baru sekitar 80 perusahaan yang menjadi anggota aktif GAPKI.

Ia menyampaikan, keanggotaan GAPKI akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja perusahaan. Keikutsertaan dalam organisasi ini akan memberikan poin tambahan dalam penilaian, sebaliknya ketidakterlibatan dapat mengurangi nilai perusahaan.

“Di negara maju, konsolidasi seperti ini adalah suatu keharusan. Tidak mungkin gubernur bekerja sendiri mengawasi jutaan hektare lahan sawit. Di Kaltim dan Kaltara saja, luas HGU mencapai lebih dari 3 juta hektare, sementara luas perkebunan sawitnya sekitar 1,5 juta hektare,” terangnya.

Dengan pengelompokan perusahaan sawit melalui organisasi seperti GAPKI, pemerintah berharap koordinasi dan pengawasan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

“Keterlibatan GAPKI sangat penting agar semua pelaku usaha bisa dikonsolidasikan dalam satu arah kebijakan yang jelas, demi mengurangi risiko Karhutla yang selalu menghantui setiap musim kemarau,” tutupnya.

(Sf/Rs)