Samarinda - Hingar bingar perayaan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sering kali membuat kita lupa menengok jauh ke belakang. Jauh sebelum administrasi modern terbentuk pada 1957, tanah Benua Etam adalah panggung bagi drama kekuasaan yang panjang. 

Narasi sejarah populer kerap menyederhanakan masa lalu daerah ini di bawah satu panji besar bernama Kutai. Padahal, realitas sejarahnya jauh lebih kompleks.

Berdasarkan naskah-naskah kuno yang tersimpan, sejarah Kaltim bukanlah cerita tunggal, melainkan kisah tentang dua matahari kembar yang pernah bersinar dan saling meredupkan di Tepian Mahakam.

Berikut adalah lima fakta sejarah seputar dua entitas kerajaan yang menjadi akar peradaban Kaltim.

1. Kekeliruan Tentang Satu Kutai

Publik sering kali terjebak dalam anggapan Kerajaan Kutai Mulawarman dan Kesultanan Kutai Kartanegara adalah satu garis lurus pemerintahan yang berkesinambungan tanpa putus. 

Faktanya, kedua kerajaan ini adalah entitas politik yang benar-benar terpisah, berbeda zaman dan berbeda lokasi pusat pemerintahan.

Kutai Martadipura atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Mulawarman berpusat di Muara Kaman dan telah eksis sejak abad ke-4 Masehi sebagai kerajaan tertua di Nusantara. 

Sementara itu, Kutai Kartanegara baru berdiri sekitar abad ke-13 di kawasan Tepian Batu atau Kutai Lama, dekat muara Sungai Mahakam. Keduanya sempat hidup sezaman selama beberapa abad dengan wilayah kedaulatan masing-masing sebelum akhirnya bergesekan.

2. Asal Usul Pendiri yang Berbeda

Perbedaan mendasar kedua kerajaan ini juga terlihat dari genealogi atau silsilah pendirinya. Wangsa Martadipura dimulai oleh Kudungga, seorang tokoh lokal yang putranya, Aswawarman, kemudian membentuk dinasti keluarga kerajaan yang kuat dengan pengaruh Hindu-India yang kental.

Di sisi lain, Kutai Kartanegara memiliki mitologi pendirian yang berbeda sebagaimana dicatat dalam naskah Salasilah Kutai. Pendiri wangsa ini adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dalam historiografi tradisional digambarkan muncul secara ajaib di Gunung Jahitan Layar. 

Aji Batara Agung kemudian menurunkan raja-raja Kartanegara yang kelak membangun peradaban feodal yang sangat terstruktur di hilir Mahakam, berbeda dari tradisi hulu yang dipegang Martadipura.

3. Invasi Militer Sinum Panji Mendapa

Hubungan kedua tetangga ini tidak selamanya harmonis. Ketegangan geopolitik memuncak pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa dari Kutai Kartanegara pada abad ke-17. Ambisi untuk menguasai total jalur perdagangan Sungai Mahakam memicu agresi militer besar-besaran ke arah hulu.

Dalam studi sejarah yang mendalam, peristiwa ini dicatat sebagai titik balik matinya wangsa Mulawarman. Raja terakhir Martadipura, Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan melawan pasukan Sinum Panji Mendapa. Peristiwa berdarah ini sekaligus mengakhiri dualisme kekuasaan di Kaltim.

Sebuah riset dalam Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora menegaskan penaklukan ini adalah upaya strategis penyatuan wilayah yang berdampak panjang.

"Kerajaan Kutai Kartanegara di bawah pimpinan raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura dan kemudian melebur kedua kerajaan tersebut," tulis para peneliti dalam jurnal tersebut.

4. Siasat Nama Ing Martadipura

Setelah menaklukkan Martadipura, Pangeran Sinum Panji Mendapa tidak serta-merta menghapus nama kerajaan lawannya. Ia justru melakukan manuver politik cerdas dengan menggabungkan nama kedua kerajaan. Sejak saat itu, nama kerajaan berubah menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Kata "Ing" yang berarti "di" atau "di dalam" menegaskan posisi Kartanegara yang kini bertahta di atas wilayah bekas kekuasaan Martadipura. Langkah ini bukan sekadar soal nama, melainkan legitimasi politik untuk meredam potensi pemberontakan dari loyalis kerajaan hulu yang telah dikalahkan.

5. Pengaturan Hukum yang Ketat

Pasca penyatuan, Kutai Kartanegara membangun sistem hukum yang sangat rinci untuk mengatur tatanan masyarakat yang kian luas. Dokumen Sejarah Daerah Kalimantan Timur merekam bagaimana undang-undang kerajaan mengatur sanksi bagi setiap pelanggaran dengan tegas.

Salah satu pasal menarik adalah aturan mengenai hierarki sosial dan pernikahan. Disebutkan jika orang merdeka menikahi hamba sahaya (ulun), maka status hukum dan keturunannya diatur sedemikian rupa agar tidak merusak tatanan adat. 

Pasal 162 misalnya, mengatur jika terjadi pernikahan yang "tiada patut jodohnya" atau tidak setara, maka hukum adat akan bertindak tegas, bahkan bisa berujung pada kematian jika tidak diselesaikan lewat denda adat. Ini menunjukkan betapa kompleksnya struktur sosial yang dibangun oleh leluhur masyarakat Kaltim di masa lampau.

(Sf/Lo)