Samarinda – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Samarinda, Marnabas Patiroy, mengungkapkan bahwa proses audit terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda masih berlangsung. 

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini bergantung pada perkembangan di lapangan dan bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat meski sebelumnya wali kota mengatakan harus diselesaikan dalam waktu satu minggu. 

Temuan di lapangan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat melakukan sidak pada 8 Januari 2025 lalu membuat Dishub harus berlapang dada dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat. Di mana pembagian hasil pungutan parkir sebesar Rp70 ribu perminggu untuk pemerintah dinilai tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. 

Apalagi dengan sistem pencatatan dan penyetoran secara manual, dinilai membuat adanya indikasi kecurangan muncul seperti praktik pungutan liar dan rasuah. 

"Pemeriksaan audit Dishub masih berjalan karena tergantung perkembangannya. Sebab, tidak mudah proses pemeriksaannya," ujar Marnabas. 

Pria yang juga menjabat sebagai Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda ini menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat ikut campur dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit inspektorat, sekalipun ia bertugas sebagai Plt Kepala Inspektorat. Setelah audit selesai dilakukan dan hasil tersampaikan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut. 

Marnabas turut menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang disebut-sebut menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di Dishub. Menurutnya, permasalahan SDM hampir selalu menjadi tantangan di berbagai instansi, tetapi hal itu menurutnya bisa diatasi dengan manajemen yang baik.  

"Target audit memang diminta selesai dalam seminggu, tetapi kita harus melihat perkembangannya. Yang jelas, proses ini sedang berjalan," tegasnya.  

(Sf/Rs)