Bontang - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Bontang berlangsung semarak dengan ribuan peserta yang memadati lapangan parkir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jumat (1/5/2026). Sekitar 4.500 orang hadir dalam kegiatan yang dikemas sebagai ajang kebersamaan antara pekerja, pemerintah, dan masyarakat.

Namun, di tengah suasana perayaan tersebut, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Salah satunya adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mencatat sebanyak 160 pekerja PT Pama Persada terdampak PHK. Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, menyebutkan bahwa mayoritas pekerja yang terkena dampak bukan merupakan warga lokal.

“Dari 160 pekerja yang terdampak, hanya dua orang yang ber-KTP Bontang. Sisanya adalah pekerja yang berdomisili sementara,” ujar Neni.

Menurut Neni, kondisi tersebut mencerminkan karakteristik tenaga kerja di sektor industri, khususnya pertambangan, yang banyak diisi oleh pekerja dari luar daerah. Ia menilai sebagian besar dari mereka kemungkinan akan kembali ke daerah asal setelah kontrak kerja berakhir.

Meski jumlah warga lokal yang terdampak relatif kecil, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif. Salah satunya melalui program bantuan permodalan usaha tanpa bunga bagi warga Bontang yang terkena PHK.

“Kami siapkan opsi bagi mereka yang ingin beralih ke wirausaha, dengan dukungan permodalan tanpa bunga,” tambahnya.

Di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan di Bontang tidak hanya soal PHK. Saat ini, sekitar 6.000 warga masih tercatat sebagai pengangguran. Pemerintah mengklaim angka tersebut mulai menurun berkat intervensi program penempatan kerja yang terus dilakukan.

Dalam momentum May Day ini, Pemkot juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Salah satu kebijakan yang didorong adalah kewajiban perusahaan baru untuk menyerap hingga 75 persen tenaga kerja dari putra-putri daerah.

Tak hanya itu, pemerintah juga mulai menyiapkan formulasi untuk peningkatan upah minimum regional (UMR) pada 2027. Neni menegaskan bahwa proses tersebut akan dilakukan melalui dialog bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Komunikasi yang baik menjadi kunci. Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil nantinya bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik pekerja maupun perusahaan,” pungkasnya.

(Sf/Lo)