Cari disini...
Seputar Kaltim
Analis Kebijakan Madya Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi penerapan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Purwita Ashari memaparkan tata kelola sistem SPBE. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Dalam memberikan pengetahuan terhadap perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim dan Kalsel menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Arsitektur (SIA) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024.
Kegiatan digelar di Swiss-Belhotel Balikpapan selama dua hari, mulai tanggal 10 sampai 11 Juni 2024. Dan menghadirkan pemateri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Purwita Ashari, selaku Analis Kebijakan Madya Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kemenpan RB.
Dalam sambutan, Plt. Kabid Aptika Diskominfo Kaltim, Denny Rudiansyah, menjelaskan bahwa peserta Bimtek ini terdiri dari Diskominfo, serta biro organisasi Provinsi Kaltim dan Kalsel, termasuk perwakilan dari kabupaten/kota.
"Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah dari Provinsi Kaltim dan Kalsel, melibatkan unsur dari Diskominfo dan biro organisasi," ucap Denny dalam sambutannya.
ia menambahkan, bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan kematangan penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah daerah masing-masing. Karena Bimtek ini membahas mengenai SIA SPBE versi 2.
Versi terbaru ini diharapkan dapat membantu dalam menyusun enam arsitektur SPBE yang menjadi dasar dalam penyusunan peta rencana SPBE ke depan.
Tempat yang sama, Purwita Ashari dari Kemenpan RB menekankan pentingnya proses clearance untuk penganggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Dengan adanya proses ini, kita bisa memastikan keterpaduan layanan dan efisiensi anggaran,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, Kemenpan RB dan Kominfo telah bekerja sama dengan Bappenas untuk memastikan bahwa kementerian dan lembaga tidak bisa mengembangkan aplikasi atau membeli infrastruktur tanpa persetujuan. Review dan evaluasi menjadi bagian penting dalam penerapan SPBE.
"Proses ini adalah perbaikan berkelanjutan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai," terangnya.
Bimtek ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen arsitektur SPBE yang menjadi panduan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dengan arsitektur yang jelas, tentu dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah, efektif, dan kolaboratif.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Para peserta diharapkan dapat membawa ilmu yang didapat untuk diterapkan di lingkungan kerja masing-masing, sehingga SPBE dapat berjalan lebih optimal di Kaltim dan Kalsel," pungkasnya. (Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Analis Kebijakan Madya Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi penerapan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Purwita Ashari memaparkan tata kelola sistem SPBE. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Dalam memberikan pengetahuan terhadap perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim dan Kalsel menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Arsitektur (SIA) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024.
Kegiatan digelar di Swiss-Belhotel Balikpapan selama dua hari, mulai tanggal 10 sampai 11 Juni 2024. Dan menghadirkan pemateri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Purwita Ashari, selaku Analis Kebijakan Madya Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kemenpan RB.
Dalam sambutan, Plt. Kabid Aptika Diskominfo Kaltim, Denny Rudiansyah, menjelaskan bahwa peserta Bimtek ini terdiri dari Diskominfo, serta biro organisasi Provinsi Kaltim dan Kalsel, termasuk perwakilan dari kabupaten/kota.
"Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah dari Provinsi Kaltim dan Kalsel, melibatkan unsur dari Diskominfo dan biro organisasi," ucap Denny dalam sambutannya.
ia menambahkan, bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan kematangan penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah daerah masing-masing. Karena Bimtek ini membahas mengenai SIA SPBE versi 2.
Versi terbaru ini diharapkan dapat membantu dalam menyusun enam arsitektur SPBE yang menjadi dasar dalam penyusunan peta rencana SPBE ke depan.
Tempat yang sama, Purwita Ashari dari Kemenpan RB menekankan pentingnya proses clearance untuk penganggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Dengan adanya proses ini, kita bisa memastikan keterpaduan layanan dan efisiensi anggaran,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, Kemenpan RB dan Kominfo telah bekerja sama dengan Bappenas untuk memastikan bahwa kementerian dan lembaga tidak bisa mengembangkan aplikasi atau membeli infrastruktur tanpa persetujuan. Review dan evaluasi menjadi bagian penting dalam penerapan SPBE.
"Proses ini adalah perbaikan berkelanjutan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai," terangnya.
Bimtek ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen arsitektur SPBE yang menjadi panduan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dengan arsitektur yang jelas, tentu dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah, efektif, dan kolaboratif.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Para peserta diharapkan dapat membawa ilmu yang didapat untuk diterapkan di lingkungan kerja masing-masing, sehingga SPBE dapat berjalan lebih optimal di Kaltim dan Kalsel," pungkasnya. (Sf/Rs)