Cari disini...
Seputar Kaltim
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Toetoet Pribadi Ekowati. (Foto: Nuraini/Seputarfakta.com)
Bontang - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bontang mengungkap penurunan angka masyarakat ektrem kini tersisa 5 KK dengan jumlah 18 jiwa.
Kepala Dinsos-PM Bontang, Toetoet Pribadi Ekowati menjelaskan awalnya mendapat data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia (RI) yang menyatakan ada 64.000 lebih masyarakat miskin ektrem di Bontang.
“Data itu bukan dari kami tapi dari pusat yang kemudian dari data itu kami lakukan validasi,” ujarnya belum lama ini.
Pihaknya melakukan sejumlah verifikasi kondisi di lapangan bekerja sama dengan sejumlah pihak, salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang.
“Kamu cari tahu, misalnya ternyata yang bersangkutan penghasilannya sudah bertambah atau sudah pindah dari Bontang,” lanjut Toetoek.
Setalah dilakukan validasi, terdapat pengurangan yang signifikan karena banyak warga yang terdata di pusat sebagai masyarakat miskin ekstrem, tapi kondisinya jauh dari indikator miskin ekstrem.
Pada awal 2025 tercatat masih ada 42 KK atau sekitar 149 jiwa yang kemudian menyusut menjadi 30 KK. Dinsos-PM kemudian bekerja sama dengan seluruh Lembaga Amil Zakat Bontang, hingga perusahaan Bontang untuk memberikan intervensi bantuan.
Mulai dari renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga pemberian bantuan Rp1 Juta per bulan dan lainnya kepada 30 KK yang tersisa.“Lalu setelah kita lakukan evaluasi kembali sekarang tersisa 5 KK,” pungkasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Toetoet Pribadi Ekowati. (Foto: Nuraini/Seputarfakta.com)
Bontang - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bontang mengungkap penurunan angka masyarakat ektrem kini tersisa 5 KK dengan jumlah 18 jiwa.
Kepala Dinsos-PM Bontang, Toetoet Pribadi Ekowati menjelaskan awalnya mendapat data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia (RI) yang menyatakan ada 64.000 lebih masyarakat miskin ektrem di Bontang.
“Data itu bukan dari kami tapi dari pusat yang kemudian dari data itu kami lakukan validasi,” ujarnya belum lama ini.
Pihaknya melakukan sejumlah verifikasi kondisi di lapangan bekerja sama dengan sejumlah pihak, salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang.
“Kamu cari tahu, misalnya ternyata yang bersangkutan penghasilannya sudah bertambah atau sudah pindah dari Bontang,” lanjut Toetoek.
Setalah dilakukan validasi, terdapat pengurangan yang signifikan karena banyak warga yang terdata di pusat sebagai masyarakat miskin ekstrem, tapi kondisinya jauh dari indikator miskin ekstrem.
Pada awal 2025 tercatat masih ada 42 KK atau sekitar 149 jiwa yang kemudian menyusut menjadi 30 KK. Dinsos-PM kemudian bekerja sama dengan seluruh Lembaga Amil Zakat Bontang, hingga perusahaan Bontang untuk memberikan intervensi bantuan.
Mulai dari renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga pemberian bantuan Rp1 Juta per bulan dan lainnya kepada 30 KK yang tersisa.“Lalu setelah kita lakukan evaluasi kembali sekarang tersisa 5 KK,” pungkasnya.
(Sf/Lo)