Samarinda - Jejak pendapat atau survei mengenai tingkat popularitas dan elektabilitas calon kepala daerah kini harus diwanti-wanti oleh masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini ditengarai oleh hasil jejak pendapat yang terindikasi dari lembaga survei abal-abal. Kemudian ditujukan ke publik untuk memengaruhi pilihan seseorang.

Metodologi perhitungan survei dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini ternyata menjadi rekayasa ilmiah yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) untuk mendongkrak perolehan suara. Sehingga dalam menjalankan survei, seharusnya tim bergerak untuk merekam fakta riil di lapangan, namun disesuaikan dengan apa yang diminta oleh pemesan.

Pernyataan demikian datang dari Pengamat Komunikasi Universitas Mulawarman, Silviana Purwanti. Ia menekuni hal tersebut sejak ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Monitoring Isu di Diskominfo Kaltim dan menjadi Pengajar Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pudiklat) Kementerian Kominfo RI.

“Jadi survei itu kenapa akurasinya sudah sangat rendah, karena ada kebutuhan untuk paslon supaya ratingnya naik ke masyarakat,” ungkap Silvi ditemui di Samarinda, Selasa (8/10/2024). Namun tak semua masyarakat yang bisa dipengaruhi atas survei tersebut.

Menurut Silvi, hasil survei yang telah dimanipulasi tersebut akan menyasar kepada elemen masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah. “Terutama bukan menyasar kepada masyarakat dengan daya baca yang tinggi, tapi masyarakat daya bacanya rendah. Setelah melihat berita clickbait atau dari headline aja itu sudah langsung ada keputusan untuk memilih siapa,” paparnya.

Jurang yang sangat dalam ini tidak bisa dihindari. Terlebih kedua pihak antara lembaga survei dengan pasangan calon saling membutuhkan. Dalam hal ini, survei politik telah menjelma menjadi satu bidang profesi baru yang menjanjikan keuntungan materi.

“Kebutuhan untuk lembaga survei yang abal-abal ujung-ujungnya hanyalah uang, dan kebutuhan paslon adalah rating, jadi ada simbiosis mutualisme disitu,“ ujarnya.

Keputusan masyarakat dalam memilih sosok pemimpin yang bersumber dari hasil survei abal-abal, menunjukkan di sini bahwa sebagian masyarakat Kaltim literasinya rendah. Selain itu, terdapat kesalahan dalam memilih sosok pemimpin.

“Saya tekankan lagi supaya tidak termakan hoax dan supaya kita tau sumber berita yang terpercaya, supaya kita tau lembaga survei yang memang teridentifikasi,” ujar Silvi.

Tentu tidak serta merta bisa dilakukan dari edukasi dari skala kecil saja, namun perlu pergerakan masif dari penyelenggara. Walaupun informasi terakhir tidak adanya lembaga survei secara resmi yang mendaftar di KPU. Dalam hal ini, Silvi meminta kepada KPU dalam waktu dekat membuat kampanye serupa.

“Caranya kalau sekarang sudah terlanjur gitu, mumpung masih ada waktu, media ini berfungsi sekali, lembaga survei yang dikatakan abal-abal oleh KPU tadi ditampilkan di media, tracking jejak lembaga survei, mungkin dari perizinannya,“ tuturnya.

Selanjutnya, KPU bisa membuat pola yang sama dengan Paslon menggunakan baliho di tempat yang ramai dikunjungi masyarakat. “Kesadaran masyarakat dalam memilih bijak itu harus dibangun, tampilkan di spanduk, baliho, videotron. Ajak mereka dengan kalimat-kalimat persuasif,” tukasnya.

(Sf/Rs)