Tanjung Redeb - Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi tantangan di Kabupaten Berau.

Berdasarkan data sementara, jumlah ATS di Berau mencapai sekitar 4.000 anak dengan faktor perpindahan penduduk atau migrasi disebut sebagai penyebab yang paling dominan.

Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat. Meskipun tingkat kemiskinan Berau berada di angka 5,08 persen dan masuk kategori empat terendah di Kalimantan Timur (Kaltim), persoalan pendidikan dasar tetap menjadi perhatian karena berdampak langsung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah menyampaikan tingginya angka ATS tidak dapat langsung diartikan sebagai menurunnya kualitas pendidikan di daerah.

"ATS itu anak yang tidak sekolah. Kebanyakan karena faktor migrasi. Mereka datang, terdaftar, lalu pindah lagi," ujar Mardiatul Idalisah.

Ia pun mengakui ATS ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah. Mayoritas ATS justru ditemukan di wilayah perkotaan. Ini juga disebabkan oleh mobilitas penduduk yang tinggi sehingga membuat pencatatan data anak dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kerap tidak berkesinambungan.

"Pernah terjangkau di dapodik, kemudian keluar lagi. Itu yang membuat kami kesulitan dalam pendataan," jelasnya.

Namun ia menekankan lonjakan jumlah ATS yang kini tercatat masih bersifat sementara. Hal tersebut disebabkan oleh data dapodik yang belum memasuki tahap pemutakhiran akhir atau cut off.

"Sekarang kelihatan sampai 4.000, tapi ini belum cut off data. Biasanya setelah Agustus baru kelihatan angka riilnya. Selama ini kita kisarannya sekitar 2.000," katanya.

Kendati demikian, Disdik Berau memastikan proses pendidikan dasar tetap berjalan optimal. Tingkat kelulusan SD-SMP dilaporkan mencapai 100 persen.

"Kalau kelulusan tidak ada masalah. Semuanya 100 persen. Yang tidak lulus itu tidak boleh, apalagi tidak naik kelas," tegas Mardiatul.

Mardiatul Idalisah pun menegaskan Disdik Berau terus berupaya menekan angka ATS tersebut salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Satuan Kerja Bersama (SKB), agar anak-anak kembali memperoleh hak pendidikan.

"Kami akan terus menekan ATS ini. Pendidikan tetap menjadi kunci, tetapi harus didukung dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," pungkasnya.

(Sf/Lo)