Cari disini...
Seputar Kaltim
Kepala DPMK Kabupaten Berau, Tenteram Rahayu. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Berau terus menunjukkan perkembangan, tetapi keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama.
Hingga kini 99 kampung telah membentuk KDMP sebagai bagian dari program nasional yang didorong pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu menyebutkan dari total koperasi yang telah terbentuk tersebut, baru 75 kampung yang menginput lahan bisnis koperasi ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
"Program KDMP sudah berjalan di 99 kampung. Namun yang sudah menginput lahan ke Siskeudes baru 75 kampung," ujar Tenteram.
Ia mengatakan keterbatasan lahan masih menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan program KDMP di sejumlah wilayah. Tidak semua kampung memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang operasional koperasi desa.
"Gimana kalau memang tidak ada lahan? Contohnya Kampung Pulau Derawan, memang tidak ada lahannya. Ini yang masih kita pikirkan," kata Tenteram.
Oleh karena itu berbagai alternatif pemanfaatan lahan pun terus dikaji, mulai dari penggunaan tanah milik pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga kemungkinan adanya hibah lahan dari pihak tertentu.
"Bisa saja tanah pemda, tanah BUMN atau BUMD atau siapa tahu ada yang menghibahkan. Tapi faktanya tanah pemda pun tidak selalu ada di semua wilayah," ungkapnya.
Ia menyebut pembentukan KDMP memiliki target yang jelas dari pemerintah pusat, termasuk ketersediaan lahan sekitar 1.000 meter persegi dengan kriteria yang cukup ketat dan menyerupai standar jaringan ritel besar.
"Lahannya itu cukup luas dan kriterianya ketat, hampir seperti standar jaringan ritel besar. Jadi tidak mudah mencarinya," jelasnya.
Meski demikian, is menegaskan pihaknya memprioritaskan kampung-kampung yang telah memiliki lahan agar koperasi yang sudah terbentuk dapat segera beroperasi. Adapun solusi bagi kampung yang belum memiliki lahan akan dirumuskan secara bertahap.
"Yang sudah ada lahannya kita dorong dulu. Kalau yang belum ada, nanti kita pikirkan caranya. Ini juga berkaitan dengan kesiapan SDM di kampung," pungkasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala DPMK Kabupaten Berau, Tenteram Rahayu. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)
Tanjung Redeb - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Berau terus menunjukkan perkembangan, tetapi keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama.
Hingga kini 99 kampung telah membentuk KDMP sebagai bagian dari program nasional yang didorong pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu menyebutkan dari total koperasi yang telah terbentuk tersebut, baru 75 kampung yang menginput lahan bisnis koperasi ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
"Program KDMP sudah berjalan di 99 kampung. Namun yang sudah menginput lahan ke Siskeudes baru 75 kampung," ujar Tenteram.
Ia mengatakan keterbatasan lahan masih menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan program KDMP di sejumlah wilayah. Tidak semua kampung memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang operasional koperasi desa.
"Gimana kalau memang tidak ada lahan? Contohnya Kampung Pulau Derawan, memang tidak ada lahannya. Ini yang masih kita pikirkan," kata Tenteram.
Oleh karena itu berbagai alternatif pemanfaatan lahan pun terus dikaji, mulai dari penggunaan tanah milik pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga kemungkinan adanya hibah lahan dari pihak tertentu.
"Bisa saja tanah pemda, tanah BUMN atau BUMD atau siapa tahu ada yang menghibahkan. Tapi faktanya tanah pemda pun tidak selalu ada di semua wilayah," ungkapnya.
Ia menyebut pembentukan KDMP memiliki target yang jelas dari pemerintah pusat, termasuk ketersediaan lahan sekitar 1.000 meter persegi dengan kriteria yang cukup ketat dan menyerupai standar jaringan ritel besar.
"Lahannya itu cukup luas dan kriterianya ketat, hampir seperti standar jaringan ritel besar. Jadi tidak mudah mencarinya," jelasnya.
Meski demikian, is menegaskan pihaknya memprioritaskan kampung-kampung yang telah memiliki lahan agar koperasi yang sudah terbentuk dapat segera beroperasi. Adapun solusi bagi kampung yang belum memiliki lahan akan dirumuskan secara bertahap.
"Yang sudah ada lahannya kita dorong dulu. Kalau yang belum ada, nanti kita pikirkan caranya. Ini juga berkaitan dengan kesiapan SDM di kampung," pungkasnya.
(Sf/Lo)