Seputar Kaltim

    Maratua Diserbu Wisatawan, Internet Gratis Negara Jadi Penyelamat Saat Sinyal Kolaps

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    13 Juni 2026 pukul 13:15 WITA

    BTS USO BAKTI di Bohe Silian, Maratua, Kabupaten Berau. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)

    Samarinda - Pulau Maratua di Kabupaten Berau kini dikenal sebagai surga wisata bahari premium di beranda terdepan Indonesia. 

    Pasca-pandemi, denyut ekonomi pulau ini bahkan berdetak sangat kencang seiring lonjakan jumlah kunjungan wisatawan yang meroket tajam dari 127.396 menjadi 557.214 orang. 

    Namun, di balik gemerlap resor dan laju ekonomi pariwisata tersebut, terselip sebuah ironi di jantung birokrasi Kampung Payung-Payung dan sekitar.

    Saat ribuan turis datang dan membuat jaringan operator seluler komersial tunggal di sana kolaps tak berdaya.

    Roda pemerintahan desa berpenduduk 782 jiwa ini ternyata hanya diselamatkan oleh sebuah perangkat Wi-Fi gratis bantuan dari pemerintah pusat.

    Di titik inilah, kehadiran akses internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tak sekadar menjadi pelengkap infrastruktur, melainkan urat nadi penyambung peradaban. 

    Namun, fasilitas negara yang awalnya murni dirancang untuk melayani kebutuhan birokrasi dan pendidikan itu kini tengah menghadapi ujian berat. 

    Ia tersedak oleh tingginya dahaga hiburan sosiologis warga yang selama bertahun-tahun diabaikan oleh raksasa telekomunikasi komersial.

    Secara administratif, Kampung Payung-Payung sangat bergantung pada satu-satunya menara telekomunikasi komersial milik Telkomsel. 

    Sayangnya, menara tersebut kerap tumbang (down) ketika musim liburan tiba dan kapasitas (bandwidth) tersedot oleh para pendatang.

    Ketika jaringan komersial itu lumpuh, disitulah perangkat Wi-Fi gratis dari BAKTI Komdigi yang dipasang di Kantor Kampung Payung-Payung dan SD Negeri 001 mengambil alih komando.

    "Bagi kami di pemerintahan desa, ini sangat-sangat bermanfaat dan krusial," tegas Rino, Sekretaris Kampung Payung-Payung. 

    Sistem birokrasi yang sebelumnya serba manual kini bertransformasi menjadi lebih responsif. Pelaporan administrasi pemerintahan hingga Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bisa tetap berjalan tepat waktu berkat koneksi internet cadangan tersebut. Hal senada dirasakan di sektor pendidikan. 

    "Kami para guru, kebetulan saya juga bendahara sekolah, sangat terbantu untuk mengisi aplikasi-aplikasi pendataan seperti Dapodik," ujar salah satu Guru SDN 001 Payung-Payung. 

    Berkat internet BAKTI pula, ruang belajar anak-anak di pulau terluar ini menjadi jauh lebih luas, menembus batas-batas dinding ruang kelas mereka.

    Hingga saat ini, BAKTI tercatat telah menyediakan 31.863 titik akses Wi-Fi gratis di seluruh wilayah pelosok Nusantara. 

    Kecepatan per titik pun terus didongkrak, dari awalnya hanya 4 Mbps, kini ditingkatkan menjadi 20 Mbps untuk mendukung percepatan digitalisasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

    Sayangnya, cerita manis tentang efisiensi birokrasi ini mendadak buram ketika matahari terbenam. Penempatan perangkat access point Wi-Fi di balai desa menciptakan fenomena sosial yang dilematis. 

    Halaman depan kantor desa berubah menjadi pusat tongkrongan massal. Dari anak-anak SD hingga orang dewasa tumpah ruah menundukkan kepala, asyik menatap pendar cahaya dari layar gawai masing-masing.

    Zidni yang berusia 12 tahun, yang akrab disapa Zaki, salah satu siswa SDN 001 Payung-Payung, adalah satu dari sekian banyak warga yang rutin memanfaatkan jaringan tersebut. 

    Meski ia beralasan memakainya untuk mengakses bahan belajar di bawah pantauan orang tua, godaan hiburan dunia maya tak terelakkan. 

    Zaki mengaku kerap memanfaatkannya untuk mabar (main bareng) game online Free Fire dan menonton kompilasi video pesepakbola idolanya, Neymar.

    "Penggunaan paling umum ya sekadar buka WhatsApp. Tapi kalau jaringan utama (komersial) lagi putus, sinyal di sini hilang total karena semua warga merapat ke mari," cerita Abdul Gafar, warga RT 1 Kampung Payung-Payung.

    Rino selaku aparat desa mengakui kerumunan pencari sinyal ini memicu masalah bagi pemerintah kampung. Di satu sisi, ada tumpukan sampah yang berserakan tiap pagi dan kekhawatiran menurunnya produktivitas anak sekolah yang begadang hingga larut malam. 

    Di sisi lain, mematikan Wi-Fi secara sepihak sangat dihindari karena berisiko memicu gesekan sosial di tengah masyarakat. Situasi paling kritis terjadi saat ada perhelatan olahraga yang menyedot atensi publik. 

    "Keramaian ini melonjak tajam, misalnya saat banyak warga berkumpul untuk melakukan streaming pertandingan," imbuh Rino. 

    Jangankan turnamen global, saat tensi pertandingan domestik memanas, seperti laga-laga krusial klub-klub di kasta tertinggi BRI Liga 1, kuota bandwidth yang disediakan BAKTI langsung terkuras habis. 

    Akibatnya, internet menjadi sangat lambat (bottlenecking) dan layanan dasar ikut terganggu. Menanggapi fenomena tersedotnya kapasitas internet ini, Plt Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi, Darien Aldiano membedah akar persoalannya secara logis.

    "Layanan BAKTI ini ibarat BLT (Bantuan Langsung Tunai) di sektor telekomunikasi. Ini adalah pemenuhan kebutuhan komunikasi paling mendasar dari negara untuk wilayah yang tidak terjangkau layanan komersial," urai Darien. 

    Ia mengingatkan pada tahun 2012 silam, kecepatan 8 Mbps sudah sangat mewah karena mayoritas hanya dipakai untuk menelepon dan mengirim SMS (2G).

    Namun hari ini, satu orang yang membuka YouTube dengan resolusi tinggi bisa langsung menyedot 1 hingga 2 Mbps sendirian. 

    "Jika dipakai puluhan orang secara serentak untuk hiburan, sehebat apapun kapasitas awalnya pasti akan lemot," terangnya.

    Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, menyoroti realita pengelolaan di lapangan. Wanita yang kerap dipanggil Indah ini cukup terkejut mendapati akses internet khusus sekolah justru dibuka tanpa kata sandi (password), sehingga kapasitasnya bocor dan dipakai berbarengan oleh ratusan warga. 

    Indah menegaskan, internet gratis ini dibiayai penuh oleh APBN untuk memfasilitasi administrasi negara, bukan untuk menyaingi layanan hiburan tanpa batas.

    "Peran BAKTI menggratiskan itu agar layanan Dapodik, kesehatan atau pemerintahan desa bisa berjalan. Kalau kemudian dipakai untuk scroll TikTok atau streaming konten non-produktif hingga mengganggu kecepatan utama, itu sudah melenceng dari fungsi BAKTI," tegas Fadhilah.

    Meski demikian, Pemerintah Kampung Payung-Payung terus berupaya mencari jalan tengah. Ronda malam kini mulai digalakkan secara acak untuk menertibkan kerumunan. 

    Berbagai kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga digelar guna mengalihkan antusiasme digital warga menuju hal yang lebih produktif, seperti pelatihan berjualan di marketplace. 

    Sayangnya, tingkat penetrasi pasar digital ini masih rendah. Baru segelintir warga yang sadar memanfaatkan Wi-Fi tersebut sebagai media promosi UMKM lokal mereka.

    Pada akhirnya, harus disadari bahwa infrastruktur siber lokal dari BAKTI hanyalah sebuah jembatan darurat, bukan jalan tol permanen. Akar masalah sesungguhnya di Maratua adalah ketidakhadirannya komitmen ekspansi dari operator seluler komersial.

    Untuk pulau yang statusnya telah menjadi episentrum pariwisata premium di perbatasan negara, ketergantungan pada satu operator tunggal dan sinyal satelit, yang mana umur pakainya hanya berkisar 4 hingga 15 tahun, tentu itu sebuah risiko fatal. 

    Apalagi, jika dibandingkan dengan kualitas dan ketahanan kabel serat optik (fiber optic) yang bisa mencapai 30 tahun.

    Warga Kampung Payung-Payung sendiri bukannya diam berpangku tangan. Mereka sadar betul akan kebutuhan ini. Pemerintah desa bahkan telah membebaskan dan mengalokasikan sebidang tanah strategis agar pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) komersial bisa segera dilakukan. 

    Proposal demi proposal permohonan sudah disodorkan, baik ke pemerintah kabupaten maupun langsung menembus meja penyedia layanan. Namun, harapan itu masih sebatas angan.

    "Pertama kali kami mengajukan lahan dan permohonan menara itu sejak 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini, belum ada sama sekali realisasinya," ucap Rino menutup percakapan.

    Maratua telah menunaikan tugasnya, yakni menjaga batas kedaulatan negara sekaligus merawat pesona yang menyumbang devisa. 

    Kini saatnya korporasi telekomunikasi komersial turun tangan dan menjawab panggilan dari pulau eksotis ini, sebelum jembatan digital bernama BAKTI benar-benar rubuh karena kelelahan memikul beban peradaban sendirian.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Maratua Diserbu Wisatawan, Internet Gratis Negara Jadi Penyelamat Saat Sinyal Kolaps

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    13 Juni 2026 pukul 13:15 WITA

    BTS USO BAKTI di Bohe Silian, Maratua, Kabupaten Berau. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)

    Samarinda - Pulau Maratua di Kabupaten Berau kini dikenal sebagai surga wisata bahari premium di beranda terdepan Indonesia. 

    Pasca-pandemi, denyut ekonomi pulau ini bahkan berdetak sangat kencang seiring lonjakan jumlah kunjungan wisatawan yang meroket tajam dari 127.396 menjadi 557.214 orang. 

    Namun, di balik gemerlap resor dan laju ekonomi pariwisata tersebut, terselip sebuah ironi di jantung birokrasi Kampung Payung-Payung dan sekitar.

    Saat ribuan turis datang dan membuat jaringan operator seluler komersial tunggal di sana kolaps tak berdaya.

    Roda pemerintahan desa berpenduduk 782 jiwa ini ternyata hanya diselamatkan oleh sebuah perangkat Wi-Fi gratis bantuan dari pemerintah pusat.

    Di titik inilah, kehadiran akses internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tak sekadar menjadi pelengkap infrastruktur, melainkan urat nadi penyambung peradaban. 

    Namun, fasilitas negara yang awalnya murni dirancang untuk melayani kebutuhan birokrasi dan pendidikan itu kini tengah menghadapi ujian berat. 

    Ia tersedak oleh tingginya dahaga hiburan sosiologis warga yang selama bertahun-tahun diabaikan oleh raksasa telekomunikasi komersial.

    Secara administratif, Kampung Payung-Payung sangat bergantung pada satu-satunya menara telekomunikasi komersial milik Telkomsel. 

    Sayangnya, menara tersebut kerap tumbang (down) ketika musim liburan tiba dan kapasitas (bandwidth) tersedot oleh para pendatang.

    Ketika jaringan komersial itu lumpuh, disitulah perangkat Wi-Fi gratis dari BAKTI Komdigi yang dipasang di Kantor Kampung Payung-Payung dan SD Negeri 001 mengambil alih komando.

    "Bagi kami di pemerintahan desa, ini sangat-sangat bermanfaat dan krusial," tegas Rino, Sekretaris Kampung Payung-Payung. 

    Sistem birokrasi yang sebelumnya serba manual kini bertransformasi menjadi lebih responsif. Pelaporan administrasi pemerintahan hingga Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bisa tetap berjalan tepat waktu berkat koneksi internet cadangan tersebut. Hal senada dirasakan di sektor pendidikan. 

    "Kami para guru, kebetulan saya juga bendahara sekolah, sangat terbantu untuk mengisi aplikasi-aplikasi pendataan seperti Dapodik," ujar salah satu Guru SDN 001 Payung-Payung. 

    Berkat internet BAKTI pula, ruang belajar anak-anak di pulau terluar ini menjadi jauh lebih luas, menembus batas-batas dinding ruang kelas mereka.

    Hingga saat ini, BAKTI tercatat telah menyediakan 31.863 titik akses Wi-Fi gratis di seluruh wilayah pelosok Nusantara. 

    Kecepatan per titik pun terus didongkrak, dari awalnya hanya 4 Mbps, kini ditingkatkan menjadi 20 Mbps untuk mendukung percepatan digitalisasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

    Sayangnya, cerita manis tentang efisiensi birokrasi ini mendadak buram ketika matahari terbenam. Penempatan perangkat access point Wi-Fi di balai desa menciptakan fenomena sosial yang dilematis. 

    Halaman depan kantor desa berubah menjadi pusat tongkrongan massal. Dari anak-anak SD hingga orang dewasa tumpah ruah menundukkan kepala, asyik menatap pendar cahaya dari layar gawai masing-masing.

    Zidni yang berusia 12 tahun, yang akrab disapa Zaki, salah satu siswa SDN 001 Payung-Payung, adalah satu dari sekian banyak warga yang rutin memanfaatkan jaringan tersebut. 

    Meski ia beralasan memakainya untuk mengakses bahan belajar di bawah pantauan orang tua, godaan hiburan dunia maya tak terelakkan. 

    Zaki mengaku kerap memanfaatkannya untuk mabar (main bareng) game online Free Fire dan menonton kompilasi video pesepakbola idolanya, Neymar.

    "Penggunaan paling umum ya sekadar buka WhatsApp. Tapi kalau jaringan utama (komersial) lagi putus, sinyal di sini hilang total karena semua warga merapat ke mari," cerita Abdul Gafar, warga RT 1 Kampung Payung-Payung.

    Rino selaku aparat desa mengakui kerumunan pencari sinyal ini memicu masalah bagi pemerintah kampung. Di satu sisi, ada tumpukan sampah yang berserakan tiap pagi dan kekhawatiran menurunnya produktivitas anak sekolah yang begadang hingga larut malam. 

    Di sisi lain, mematikan Wi-Fi secara sepihak sangat dihindari karena berisiko memicu gesekan sosial di tengah masyarakat. Situasi paling kritis terjadi saat ada perhelatan olahraga yang menyedot atensi publik. 

    "Keramaian ini melonjak tajam, misalnya saat banyak warga berkumpul untuk melakukan streaming pertandingan," imbuh Rino. 

    Jangankan turnamen global, saat tensi pertandingan domestik memanas, seperti laga-laga krusial klub-klub di kasta tertinggi BRI Liga 1, kuota bandwidth yang disediakan BAKTI langsung terkuras habis. 

    Akibatnya, internet menjadi sangat lambat (bottlenecking) dan layanan dasar ikut terganggu. Menanggapi fenomena tersedotnya kapasitas internet ini, Plt Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi, Darien Aldiano membedah akar persoalannya secara logis.

    "Layanan BAKTI ini ibarat BLT (Bantuan Langsung Tunai) di sektor telekomunikasi. Ini adalah pemenuhan kebutuhan komunikasi paling mendasar dari negara untuk wilayah yang tidak terjangkau layanan komersial," urai Darien. 

    Ia mengingatkan pada tahun 2012 silam, kecepatan 8 Mbps sudah sangat mewah karena mayoritas hanya dipakai untuk menelepon dan mengirim SMS (2G).

    Namun hari ini, satu orang yang membuka YouTube dengan resolusi tinggi bisa langsung menyedot 1 hingga 2 Mbps sendirian. 

    "Jika dipakai puluhan orang secara serentak untuk hiburan, sehebat apapun kapasitas awalnya pasti akan lemot," terangnya.

    Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, menyoroti realita pengelolaan di lapangan. Wanita yang kerap dipanggil Indah ini cukup terkejut mendapati akses internet khusus sekolah justru dibuka tanpa kata sandi (password), sehingga kapasitasnya bocor dan dipakai berbarengan oleh ratusan warga. 

    Indah menegaskan, internet gratis ini dibiayai penuh oleh APBN untuk memfasilitasi administrasi negara, bukan untuk menyaingi layanan hiburan tanpa batas.

    "Peran BAKTI menggratiskan itu agar layanan Dapodik, kesehatan atau pemerintahan desa bisa berjalan. Kalau kemudian dipakai untuk scroll TikTok atau streaming konten non-produktif hingga mengganggu kecepatan utama, itu sudah melenceng dari fungsi BAKTI," tegas Fadhilah.

    Meski demikian, Pemerintah Kampung Payung-Payung terus berupaya mencari jalan tengah. Ronda malam kini mulai digalakkan secara acak untuk menertibkan kerumunan. 

    Berbagai kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga digelar guna mengalihkan antusiasme digital warga menuju hal yang lebih produktif, seperti pelatihan berjualan di marketplace. 

    Sayangnya, tingkat penetrasi pasar digital ini masih rendah. Baru segelintir warga yang sadar memanfaatkan Wi-Fi tersebut sebagai media promosi UMKM lokal mereka.

    Pada akhirnya, harus disadari bahwa infrastruktur siber lokal dari BAKTI hanyalah sebuah jembatan darurat, bukan jalan tol permanen. Akar masalah sesungguhnya di Maratua adalah ketidakhadirannya komitmen ekspansi dari operator seluler komersial.

    Untuk pulau yang statusnya telah menjadi episentrum pariwisata premium di perbatasan negara, ketergantungan pada satu operator tunggal dan sinyal satelit, yang mana umur pakainya hanya berkisar 4 hingga 15 tahun, tentu itu sebuah risiko fatal. 

    Apalagi, jika dibandingkan dengan kualitas dan ketahanan kabel serat optik (fiber optic) yang bisa mencapai 30 tahun.

    Warga Kampung Payung-Payung sendiri bukannya diam berpangku tangan. Mereka sadar betul akan kebutuhan ini. Pemerintah desa bahkan telah membebaskan dan mengalokasikan sebidang tanah strategis agar pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) komersial bisa segera dilakukan. 

    Proposal demi proposal permohonan sudah disodorkan, baik ke pemerintah kabupaten maupun langsung menembus meja penyedia layanan. Namun, harapan itu masih sebatas angan.

    "Pertama kali kami mengajukan lahan dan permohonan menara itu sejak 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini, belum ada sama sekali realisasinya," ucap Rino menutup percakapan.

    Maratua telah menunaikan tugasnya, yakni menjaga batas kedaulatan negara sekaligus merawat pesona yang menyumbang devisa. 

    Kini saatnya korporasi telekomunikasi komersial turun tangan dan menjawab panggilan dari pulau eksotis ini, sebelum jembatan digital bernama BAKTI benar-benar rubuh karena kelelahan memikul beban peradaban sendirian.

    (Sf/Lo)