Cari disini...
Seputar Kaltim
Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati.(Foto: Agus Saputra/Seputarfakta.com)
Penajam – Wakil Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati membeberkan faktor maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, alih fungsi dipengaruhi harga jual rendah dan jalur distribusi gabah yang belum jelas. Ditambah minimnya sistem irigasi di PPU yang membuat petani hanya bergantung pada tadah hujan sebagai sumber pengairan.
Menurutnya kondisi itu membuat para petani merasa pertanian tidak membawa keuntungan apabila terus dilanjutkan, sehingga mereka lebih memilih untuk mengalihfungsikan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit karena lebih banyak diminati orang, terutama investor.
“Meski dilarang keras pemerintah mengalihfungsikan lahan, tapi tetap banyak petani yang tetap melakukannya karena petani merasa sawit lebih menjamin berlangsungan perekonomian mereka. Apalagi sistem pengairan belum ada, panen gabah dan harganya juga belum bagus kala itu," ucap Sujiati, Rabu (21/5/2025).
Tapi ia menilai kebijakan yang baru saja diterapkan pemerintah pusat terkait Bulog wajib beli Gabah Kering Panen (GKP) petani dengan harga Rp6.800 per Kg merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah para petani untuk mengalihfungsikan lahan.
Ini dikarenakan kebijakan tersebut telah menaikkan harga jual dan memberikan kepastian terkait jalur distribusi, sehingga petani tidak dilanda kebingungan saat hendak menjual hasil panen.
Sujiati juga mengharapkan hadirnya kebijakan tersebut dapat menarik minat para petani untuk memaksimalkan kembali lahan-lahan pertanian yang sempat tidak dikelola.
"Saya sepakat lahan-lahan pertanian yang belum dialihfungsikan itu ditanami lagi. Dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk tanam padi," bebernya.
Ia menegaskan pemerintah daerah harus rutin melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi kepada para petani agar mereka kembali tertarik menanam padi guna mewujudkan swasembada pangan.
"Petani yang ingin kembali bertani perlu didorong melalui sosialisasi dan edukasi. Ini penting agar mereka memahami sekarang sedang ada peluang yang harus dimanfaatkan,” tandasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati.(Foto: Agus Saputra/Seputarfakta.com)
Penajam – Wakil Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati membeberkan faktor maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, alih fungsi dipengaruhi harga jual rendah dan jalur distribusi gabah yang belum jelas. Ditambah minimnya sistem irigasi di PPU yang membuat petani hanya bergantung pada tadah hujan sebagai sumber pengairan.
Menurutnya kondisi itu membuat para petani merasa pertanian tidak membawa keuntungan apabila terus dilanjutkan, sehingga mereka lebih memilih untuk mengalihfungsikan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit karena lebih banyak diminati orang, terutama investor.
“Meski dilarang keras pemerintah mengalihfungsikan lahan, tapi tetap banyak petani yang tetap melakukannya karena petani merasa sawit lebih menjamin berlangsungan perekonomian mereka. Apalagi sistem pengairan belum ada, panen gabah dan harganya juga belum bagus kala itu," ucap Sujiati, Rabu (21/5/2025).
Tapi ia menilai kebijakan yang baru saja diterapkan pemerintah pusat terkait Bulog wajib beli Gabah Kering Panen (GKP) petani dengan harga Rp6.800 per Kg merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah para petani untuk mengalihfungsikan lahan.
Ini dikarenakan kebijakan tersebut telah menaikkan harga jual dan memberikan kepastian terkait jalur distribusi, sehingga petani tidak dilanda kebingungan saat hendak menjual hasil panen.
Sujiati juga mengharapkan hadirnya kebijakan tersebut dapat menarik minat para petani untuk memaksimalkan kembali lahan-lahan pertanian yang sempat tidak dikelola.
"Saya sepakat lahan-lahan pertanian yang belum dialihfungsikan itu ditanami lagi. Dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk tanam padi," bebernya.
Ia menegaskan pemerintah daerah harus rutin melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi kepada para petani agar mereka kembali tertarik menanam padi guna mewujudkan swasembada pangan.
"Petani yang ingin kembali bertani perlu didorong melalui sosialisasi dan edukasi. Ini penting agar mereka memahami sekarang sedang ada peluang yang harus dimanfaatkan,” tandasnya.
(Sf/Lo)