Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan kesiapannya melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menunggu kejelasan terkait besaran anggaran dan standar yang ditetapkan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Irhamsyah, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima surat edaran resmi mengenai alokasi anggaran untuk program ini. "Pada prinsipnya kita belum dapat surat arahan terkait dengan besaran anggaran," ujarnya.

Meski demikian, Disdikbud Kaltim telah melakukan simulasi awal terkait besaran anggaran yang dibutuhkan, terutama untuk daerah-daerah terpencil seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu. "Mungkin hasil evaluasi, nanti mungkin di Kutai Barat, Mahakam Ulu, atau daerah-daerah yang agak jauh dari perkotaan akan menyesuaikan besaran anggarannya," jelasnya.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah penyediaan makanan bagi siswa berkebutuhan khusus (SBK) di sekolah luar biasa (SLB). Mengingat kewenangan pengelolaan SLB berada di tingkat provinsi, Disdikbud Kaltim berencana mengganti susu UHT yang biasa dikonsumsi oleh siswa SBK dengan susu kedelai atau jenis susu lainnya. "Hanya saja mungkin tingkat harganya tidak bisa disamakan dengan Susu UHT, mungkin itu akan menjadi nilai tambah lagi terhadap anggaran nasionalnya, standar dari pusat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Irhamsyah menjelaskan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp10 ribu per siswa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat belum mencakup seluruh kebutuhan gizi siswa. "Karena kan Rp10 ribu dari pusat, karena memang sepenuhnya 10 ribu itu dari APBN, sisanya dari daerah, apakah nanti sesuai dengan standar gizinya, dan subsidi dari pemerintah provinsi," terangnya.

Irhamsyah menegaskan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen penuh untuk mendukung program MBG ini. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis yang lebih detail dari pemerintah pusat. "Walaupun tanggal 6 Januari 2025 ini sudah dimulai. Insya Allah nanti ada kunjungan kerja gubernur ke wilayah tengah seperti Kutai Kartanegara, Kutai barat dan Mahakam Ulu. Kita akan kembali melaksanakan MBG ini," tukasnya.

(Sf/Rs)