Sangatta – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kutai Timur (Kutim) diminta tidak mengorbankan lahan pangan.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi mengatakan, peremajaan kebun sawit perlu tetap diselaraskan dengan agenda ketahanan pangan daerah. Jangan sampai program tersebut justru mendorong perubahan lahan sawah menjadi perkebunan sawit.

"Jangan sampai ada sawah yang dirubah jadi kebun sawit," ujar Mahyunadi saat menghadiri Lokakarya Penguatan Akses Petani Swadaya terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat.

Menurutnya, sawit memang menjadi salah satu komoditas penting bagi Kutim. Luas kebun sawit di daerah ini mencapai lebih dari 600.000 hektare, baik yang dikelola perusahaan maupun petani swadaya.

Sawit tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui lapangan kerja, perputaran ekonomi desa dan pendapatan petani.

Namun, Mahyunadi menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi. Di antaranya tanaman sawit yang sudah memasuki usia tidak produktif, produktivitas yang belum optimal, serta kendala petani swadaya dalam mengakses program PSR.

Ia menegaskan, PSR tidak boleh sebatas mengganti tanaman sawit yang sudah tua. Program tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola kebun rakyat, sekaligus memperkuat kelembagaan petani.

"PSR bukan sekadar mengganti tanaman sawit yang sudah tua, tetapi harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kebun rakyat, memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan produktivitas dan pendapatan," katanya.

Pilihan masyarakat terhadap sawit juga sangat dipengaruhi keuntungan ekonomi. Ketika sawit dinilai lebih menguntungkan dibandingkan komoditas seperti karet, masyarakat cenderung memilih menanam sawit.

Mahyunadi menyebut pemerintah pusat saat ini mendorong daerah memperkuat kedaulatan pangan. Karena itu, selain sawit, masyarakat tetap perlu mempertahankan produksi padi, jagung dan tanaman pangan lainnya.

Mahyunadi menilai posisi wilayah Kalimantan di kawasan perbatasan dengan Malaysia membuat ketahanan pangan perlu mendapat perhatian. Kutim juga harus mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya sendiri.

"Kutim hampir 500.000 penduduk, harus cukup padinya untuk dimakan orang Kutim sendiri. Karena tidak mungkin kita makan sawit secara langsung," jelasnya.

Karena itu, pengembangan sawit tetap perlu berjalan, namun tidak boleh mengesampingkan lahan pangan yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat Kutim.

(Sf/Lo)