Samarinda - Kisruh program pendidikan Gratispol di Kalimantan Timur kian memanas. Gelombang ketidakpercayaan muncul dari kalangan mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul). 

Mereka menilai program yang digadang-gadang hanya bermodalkan KTP ini tak ubahnya omon-omon belaka dan penuh ketidakpastian.

Seorang mahasiswa Unmul yang meminta namanya dirahasiakan, mengaku lebih memilih menarik diri dari program tersebut. 

Ia enggan bernasib sama dengan rekan-rekannya di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang beasiswanya dibatalkan sepihak.

Mahasiswa tersebut menyoroti mekanisme pencairan yang dinilai menjebak. Alih-alih langsung gratis di awal, mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) terlebih dahulu dengan janji reimburse (penggantian).

"Teman-teman angkatan 2025 bilang ini kurang worth it. Ada yang bayar dulu baru di-reimburse, itu namanya bukan beasiswa, tapi ganti rugi. Kalau sekadar gratis hanya modal KTP, rasanya ini pembohongan publik," ungkapnya.

Ia menyebut bahwa fakta di lapangan membuat mahasiswa ragu karena proses administrasi yang kerap berubah-ubah dan status KRS yang sempat ditahan.

Poin paling menohok yang disampaikan narasumber adalah adanya indikasi ketidakadilan dalam distribusi beasiswa. 

Ia menyayangkan kabar bahwa pejabat setingkat Eselon II justru bisa menikmati fasilitas Gratispol, sementara mahasiswa yang berjuang dengan ekonomi sulit justru dipersulit.

"Kenapa Eselon II harus dapat? Mereka mampu. Harusnya yang disubsidi itu mahasiswa, bukan pejabat. Kalau begini, beasiswa ini arahnya nggak jelas. Harusnya subsidi pendidikan, tapi malah subsidi perut," kritiknya.

Padahal, Dasmiah sebelumnya pernah menegaskan di media ini bahwa sasaran utama program ini adalah masyarakat kurang mampu. 

Kontradiksi antara klaim pejabat dan realitas penerima di lapangan inilah yang memicu dugaan bahwa program ini tidak tepat sasaran.

Kekhawatiran mahasiswa Unmul bukan tanpa dasar. Berkaca pada kasus di ITK di mana status penerima beasiswa dianulir mendadak, mahasiswa Unmul takut menjadi korban berikutnya.

"Aku lihat kasus ITK, Unmul nanti jatuhnya akan sama. Data diminta di-hold, KRS dibatalkan sepihak. Ini kita dibecandain atau gimana? Daripada berharap pada ambisi gubernur yang tidak pasti, lebih baik saya cari uang sendiri atau kejar LPDP untuk S2 nanti," pungkasnya.

Hingga kini, ribuan mahasiswa Unmul dilaporkan masih menunggu kepastian nasib UKT mereka.

(Sf/Rs)