Sangatta - Program sekolah rakyat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menuai penolakan dari kalangan mahasiswa. Penolakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dari GMNI Kutim, BEM STIPER, dan PMII Kutim di halaman Kantor Bupati Kutim, Rabu (6/5/2026). Mereka menilai program itu belum menyentuh akar persoalan kemiskinan.

Koordinator lapangan aksi, Deodatus Frans Kacaribu, mempertanyakan rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp200 miliar untuk program sekolah rakyat yang disebut berasal dari pemerintah pusat melalui Dinas Sosial.

Ia menilai, pendekatan yang dilakukan pemerintah belum tepat karena lebih berfokus pada anak, bukan pada kondisi ekonomi keluarga.

“Kalau bicara kemiskinan, seharusnya yang dibenahi terlebih dahulu adalah orang tuanya. Berikan pekerjaan, sehingga mereka bisa mandiri. Jangan hanya fokus pada anaknya saja,” ujar Deodatus.

Menurutnya, Dinas Sosial seharusnya dapat berkolaborasi dengan instansi lain, seperti Dinas Ketenagakerjaan, untuk menciptakan solusi yang lebih menyeluruh dalam menekan angka kemiskinan di Kutim.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan program sekolah rakyat tidak disusun secara sembarangan, melainkan telah melalui proses kajian yang panjang dan melibatkan berbagai pihak.

“Ini bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul. Kami sudah melakukan kajian bersama banyak instansi, melibatkan data dari BPS, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat,” jelas Mahyunadi.

Ia menyebutkan tenaga ahli, termasuk dosen dan profesor, turut dilibatkan dalam penyusunan konsep program tersebut. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat juga ikut memberikan masukan.

Mahyunadi menambahkan, program sekolah rakyat dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kalau program ini memberikan manfaat besar, masa kita harus menolak? Apalagi ini sudah melalui kajian yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak,” tambahnya.

Ia menjelaskan, program sekolah rakyat merupakan inisiatif untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Program ini tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat tinggal (asrama) dan kebutuhan makan bagi peserta didik.

“Sekolah rakyat ini tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga pengasuhan, termasuk makan dan asrama,” jelasnya.

Menurutnya, program tersebut menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit, termasuk yang diasuh oleh orang tua tunggal.

Pemerintah daerah berkomitmen memastikan program berjalan tepat sasaran. Meski demikian, pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan agar pelaksanaannya optimal dan transparan.

(Sf/Rs)