Seputar Kaltim

    Mahasiswa Kaltim Geruduk DPRD, Tolak Program Makan Bergizi Gratis

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    17 Februari 2025 pukul 19:33 WITA

    Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kaltim soal pendidikan. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kaltim pada Senin (17/2/2025). 

    Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional "Indonesia Menggugat Jilid II" yang serentak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

    Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait masalah pendidikan dan menolak program makan bergizi gratis yang merupakan inisiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Mereka menilai program tersebut tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    "Indonesia Gelap, Darurat Pendidikan" menjadi tema sentral dalam aksi ini. Para mahasiswa menyoroti berbagai permasalahan di sektor pendidikan, seperti kurangnya fasilitas, kualitas guru yang rendah, dan mahalnya biaya pendidikan. 

    "Salah satu tuntutan yang kami layangkan adalah menolak program makan bergizi gratis," ujar Muhamad Maulana, Humas Aksi sekaligus Presiden BEM KM Universitas Mulawarman. 

    Mereka juga menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam menangani masalah pendidikan, bukan hanya fokus pada program-program yang dinilai kurang penting.

    "Kami melaksanakan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia di setiap daerah. Momen ini kami manfaatkan untuk mengingatkan pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut," ujarnya.

    Maulana menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak dibutuhkan di semua wilayah. Menurutnya, ada daerah lain yang lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada makan bergizi gratis. Ia mencontohkan daerah Papua, di mana akses terhadap pendidikan masih sangat sulit.

    "Di segala lini sektor, (pemerintah) melakukan pengorbanan hanya karena menjalankan program makan bergizi gratis. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan itu menjadi hak setiap warga negara," tuturnya.

    Para mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan menolak revisi Undang-Undang Minerba. Mereka menilai kedua kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat dan merusak lingkungan.

    Aksi unjuk rasa ini berlangsung selama beberapa jam. Para mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dan membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka. Mereka juga berjanji akan terus mengawal isu ini hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah.

    "Dengan ini kami akan konsisten mengawal (isu) tolak makan bergizi gratis," tegas Maulana.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Mahasiswa Kaltim Geruduk DPRD, Tolak Program Makan Bergizi Gratis

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    17 Februari 2025 pukul 19:33 WITA

    Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kaltim soal pendidikan. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kaltim pada Senin (17/2/2025). 

    Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional "Indonesia Menggugat Jilid II" yang serentak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

    Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait masalah pendidikan dan menolak program makan bergizi gratis yang merupakan inisiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Mereka menilai program tersebut tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    "Indonesia Gelap, Darurat Pendidikan" menjadi tema sentral dalam aksi ini. Para mahasiswa menyoroti berbagai permasalahan di sektor pendidikan, seperti kurangnya fasilitas, kualitas guru yang rendah, dan mahalnya biaya pendidikan. 

    "Salah satu tuntutan yang kami layangkan adalah menolak program makan bergizi gratis," ujar Muhamad Maulana, Humas Aksi sekaligus Presiden BEM KM Universitas Mulawarman. 

    Mereka juga menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam menangani masalah pendidikan, bukan hanya fokus pada program-program yang dinilai kurang penting.

    "Kami melaksanakan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia di setiap daerah. Momen ini kami manfaatkan untuk mengingatkan pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut," ujarnya.

    Maulana menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak dibutuhkan di semua wilayah. Menurutnya, ada daerah lain yang lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada makan bergizi gratis. Ia mencontohkan daerah Papua, di mana akses terhadap pendidikan masih sangat sulit.

    "Di segala lini sektor, (pemerintah) melakukan pengorbanan hanya karena menjalankan program makan bergizi gratis. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan itu menjadi hak setiap warga negara," tuturnya.

    Para mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan menolak revisi Undang-Undang Minerba. Mereka menilai kedua kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat dan merusak lingkungan.

    Aksi unjuk rasa ini berlangsung selama beberapa jam. Para mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dan membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka. Mereka juga berjanji akan terus mengawal isu ini hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah.

    "Dengan ini kami akan konsisten mengawal (isu) tolak makan bergizi gratis," tegas Maulana.

    (Sf/Rs)