Balikpapan - Gabungan Aliansi Mahasiswa Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Jumat (21/2/2025).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat serta berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 

Ketua Lapangan aksi, Tion Triundi Kautu menyatakan, bahwa kebijakan tersebut berpotensi memangkas anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

"Kota Balikpapan dikenal sebagai kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman, tetapi faktanya tidak seperti itu," ujar Tion saat ditemui di tengah aksi.

Salah satu kebijakan yang diprotes adalah program makan bergizi gratis yang menjadi unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut mahasiswa, program ini justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengorbankan sektor lain yang lebih penting.

"Kami melihat kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat. Kami tidak butuh makan bergizi gratis yang justru menjadi beban APBN," tegasnya.

Mahasiswa juga menyoroti penggunaan anggaran untuk hal-hal yang dianggap tidak substansial, seperti belanja kabinet serta anggaran perjalanan dinas pejabat yang dinilai berlebihan.

"Mahasiswa menuntut agar efisiensi anggaran lebih difokuskan pada pengurangan pemborosan, bukan memangkas sektor-sektor krusial bagi masyarakat," imbuhnya.

Selain kebijakan anggaran, mahasiswa juga mengkritisi Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang memberikan izin usaha pertambangan kepada organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM.

Menurut mereka, kebijakan ini justru memperparah eksploitasi sumber daya alam, terutama di Kalimantan Timur yang sudah mengalami banyak kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

"Kami menolak pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi. Ini bisa menjadi alat pembungkaman, karena jika kampus terlibat dalam pertambangan, independensi akademik akan dipertanyakan. Mahasiswa tidak akan bisa lagi berbicara soal kepentingan rakyat," jelas Tion.

Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan lokal yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Salah satunya kecelakaan di kawasan Muara Rapak, yang sering terjadi akibat kelalaian dalam pengaturan jam operasional kendaraan berat.

"Hingga hari ini, tidak ada tindakan tegas dari dinas terkait dan kepolisian terhadap kendaraan berat yang melintas di jam-jam padat. Ini menunjukkan tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini," terangnya.

Mereka juga menyoroti kondisi di KM 15 Balikpapan Utara, di mana banyak kendaraan besar yang parkir di bahu jalan dan telah menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa.

Selain itu, mahasiswa juga mengeluhkan banjir dan krisis air bersih yang masih menjadi masalah utama di Balikpapan. 

"Kami menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret dalam menangani persoalan tersebut," paparnya.

Dalam aksi ini, Aliansi Kota Minyak Beraksi menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya menolak kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

Kemudian menolak pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM. Lalu menuntut pemerintah daerah menindak tegas kendaraan berat yang melintas di jam padat dan parkir sembarangan.

"Dan menuntut solusi nyata atas permasalahan banjir dan krisis air bersih di Balikpapan," ungkapnya.

Aksi yang berlangsung di depan DPRD Kota Balikpapan ini diwarnai dengan orasi dan poster-poster tuntutan dari mahasiswa. Mereka berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat dan segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

(Sf/Rs)