Tana Paser - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser berupaya memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui peningkatan aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Untuk mewujudkan hal itu, pihaknya menandatangani MoU dan peresmian program baru di lingkungan pemkab.

Bupati Paser, Fahmi Fadli secara resmi menghadiri acara Launching Inovasi RODA PANGAN (Revitalisasi Outlet Pangan Desa melalui Akselerasi Pangan). Agenda tersebut digelar berbarengan dengan penandatanganan MoU antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dan Perum BULOG di Ruang Rapat Sadurengas, Kantor Bupati Paser.

Fahmi menegaskan, pentingnya ketersediaan bahan pokok yang berimbang dengan akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, beragam, serta terjangkau. 

"Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan fondasi utama dalam menopang pembangunan daerah," kata Fahmi Fadli, Selasa (8/9/2026).

Hadirnya RODA PANGAN ditujukan guna memotong rantai distribusi dan menekan tingginya harga bahan pokok di kawasan pelosok. Melalui kemitraan tersebut, pemerintah daerah bertekad memastikan ketersediaan pasokan pangan tidak hanya menumpuk di area perkotaan.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser, M Arfah menjelaskan program itu mengandalkan sinergi antara pemerintah, Perum BULOG dan para pelaku usaha lokal di tingkat desa.

Skema kemitraan tersebut dibentuk agar dapat merespons keluhan warga terkait harga bahan pokok yang meroket di daerah pedesaan. "Program ini hadir untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini," katanya.

Berdasarkan pemutakhiran Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Paser Tahun 2025, tercatat masih ada enam desa yang tergolong dalam kategori rentan rawan pangan.

Enam wilayah itu di antaranya Desa Rantau Layung dan Keladen yang masuk Prioritas 1 dengan kategori sangat rentan, Desa Rantau Buta, Labuan Kalo, Selengot dan Kayungo Sari berada di Prioritas 2 atau kategori rentan.

Fahmi juga menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan untuk segera merumuskan rekomendasi pemecahan masalah yang mendasar. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2027.

Fahmi secara khusus menyoroti masalah ketersediaan air bersih di Desa Selengot dan Labuan Kalo yang menjadi kendala utama ketahanan warga setempat. Ia meminta jajarannya mulai menjajaki penerapan teknologi desalinasi air laut menjadi air tawar guna menyelesaikan krisis air bersih secara permanen.

(Sf/Lo)