Bontang - Sebanyak 112 lulusan Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) dan 214 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bontang kompak membuat petisi penolakan pengangkatan serentak yang rencananya akan dilakukan pada Oktober 2025 dan Maret 2026 mendatang.

Salah satu perwakilan peserta, Bimo Budi Satrio mengaku bersama dengan peserta lainnya menolak rencana tersebut karena terlalu lama dan merugikan mereka, khususnya yang sudah tidak bekerja karena mengundurkan diri untuk ikut seleksi CPNS.

Ada juga sebagian dari mereka ada yang sudah membayar kos atau kontrakan di kota tujuan mereka ditempatkan.

“Kami menolak adanya pengangaktan serentak, seperti yang dilakukan daerah lain,” ujarnya, Senin (10/3/2025).

Mereka berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat memperjuangkan aspirasi mereka ke KemenPANRB agar Bontang tidak terkena imbas pengangkatan serentak.

“Kalau bisa secepatnya lah, jangan tahun depan karena terlalu lama,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, mereka juga berencana akan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang untuk mendapat dukungan penolakan pengangakatan serentak ini.

“Nasib kami terkatung-katung, sedangkan kami kan punya kebutuhan hidup setiap harinya,” pungkasnya.

(Sf/By)